Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IKN Segera Dibangun, Ridwan Kamil: Jangan Harap 3-5 Tahun Sudah Selesai

Kompas.com - 14/03/2022, 17:02 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, proses pembangunan sebuah kota perlu waktu yang panjang, tak cukup hanya 3-5 tahun.

Oleh karenanya, kata dia, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

"Kalau kita kita lihat sejarah kota-kota, semua juga diawali dari sebuah visi, visi itu ada yang beres dalam 10 tahun, di bawah 10 tahun tidak realistis, jadi butuh waktu," kata Emil, begitu sapaan akrabnya, setelah mengikuti prosesi penyatuan tanah dan air di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Senin (14/3/2022).

Baca juga: Jokowi Ditemani Kepala Otorita dan Sejumlah Menteri Berkemah di IKN

Emil mengatakan, ibu kota negara baru dibangun dari nol, bukan memindahkan suatu kota ke kota lain yang sebelumnya sudah ada.

Oleh karenanya, sebagaimana sejarah pembangunan kota di dunia, perlu waktu yang panjang untuk membangun IKN Nusantara.

Apalagi, pemerintah bertekad untuk membangun IKN sebagai kota yang ramah lingkungan dengan mengusung konsep smart city dan green zero carbon.

"Jadi masyarakat jangan terlalu berekspektasi dalam hitungan 3-5 tahun tiba-tiba sudah beres, jadi saya kira sejarah kota-kota dunia juga gak begitu," tuturnya.

Jika pembangunan telah berjalan, lanjut Emil, yang menjadi tantangan selanjutnya ialah masyarakat yang bakal menghuni IKN.

Menurut dia, kelak tidak cukup hanya mengandalkan aparatur sipil negara (ASN) untuk menghuni ibu kota baru.

"Kalau hanya mengandalkan populasi PNS, kotanya akan sangat sepi. Tapi kalau berhasil menjadi kota, ada fasilitas non-PNS juga mau tinggal di sini, Insya Allah berhasil," ujar dia.

Baca juga: 33 Gubernur Batal Menginap di IKN, Ini Alasannya

Emil pun berharap ke depan proses pembangunan IKN Nusantara berjalan lancar dan penuh dengan inovasi.

"Bukan sebaliknya, mungkin ada dinamika atau apa, saya kira titipkan itu ke Kepala IKN," kata dia.

Adapun pembangunan IKN Nusantara rencananya dimulai pertengahan tahun 2022.

Menurut Jokowi, proses pemindahan ibu kota akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada 2024.

"Pindahnya bertahap. (Tahun) 2024 ini kemungkinan Istana dan empat hingga enam kementerian,” kata Jokowi saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media, Rabu (19/1/2022) sebagaimana dilansir dari pemberitaan KompasTV.

Jokowi memperkirakan, proses perpindahan ke ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan memakan waktu hingga 20 tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com