Pesan Jokowi kepada TNI-Polri: Jangan Undang Penceramah Radikal hingga Tak Ikutan Debat soal IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan empat pesan bagi jajaran TNI dan Polri, yaitu jangan undang penceramah radikal, harus menguasai teknologi digital, tidak ikutan berdebat soal perpindahan ibu kota negara, berdisiplin tinggi (di TNI dan Polri tidak ada demokrasi).

Menurut Presiden, empat poin tersebut berkaitan dengan kondisi terkini yang terjadi di tubuh militer dan kepolisian.

Keempat hal itu disampaikan saat Jokowi memberi sambutan pada pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri 2022 yang digelar di Markas Besar TNI pada Selasa (1/3/2022).

Saat mengawali sambutannya, Jokowi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI dan Polri atas kesungguhannya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Baca juga: Jokowi Minta TNI-Polri Tak Undang Penceramah Radikal, KSAL: Itu Teguran, Kami Introspeksi

"Termasuk di dalamnya melakukan tugas-tugas kemanusiaan, baik membantu dalam penanganan bencana maupun pandemi Covid-19," ujarnya.

Selain itu, secara khusus Presiden mengucapkan terimakasih atas dorongan dan bantuan di lapangan dalam proses percepatan vaksinasi Covid-19.

Usai memberikan apresiasi, Jokowi menyampaikan empat pesan itu. Berikut rinciannya.

Berdisiplin, di TNI- Polri tak ada demokrasi

Presiden mengatakan, aparat TNI dan Polri tidak bisa ikut dalam urusan demokrasi. Presiden juga menegaskan, disiplin bagi TNI dan Polri berbeda dengan masyarakat sipil.

"Yang namanya disiplin tentara, yang namanya disiplin di kepolisian itu berbeda dengan masyarakat sipil, sangat beda sekali. Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi," ujar Jokowi.

"Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada namanya di tentara-kepolisian, enggak ada. Hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional," lanjut Jokowi.

Jokowi menggarisbawahi soal disiplin nasional yang saat ini disebutnya masih lemah. Karena itu diperlukan contoh kedisiplinan dari TNI dan Polri.

"Ini yang kita sekarang ini lemah. Oleh sebab itu saya minta pada jajaran TNI-Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat, urusan yang satu ini, kedisiplinan nasional, tapi juga di TNI sendiri juga harus mulai berbenah," tegas Jokowi.

Jangan undang penceramah radikal

Soal aktivitas istri para tentara dan polisi juga tak luput dari evaluasi Jokowi. Presiden mengingatkan para istri personel TNI dan Polri untuk tidak mengundang penceramah radikal dengan mengatasnamakan demokrasi.

Baca juga: Bicara soal Kesetiaan Tentara, Jokowi Ingatkan Anggota TNI Hati-hati Berdebat soal IKN

Presiden mengatakan, TNI dan Polri saat ini sudah harus berbenah, salah satunya berkaitan dengan arah kedisiplinan personel di masing-masing instansi tersebut.

"Ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya juga harus sama. Enggak bisa, menurut saya, enggak bisa ibu-ibu (istri personel TNI-Polri) itu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi," kata Jokowi.

"Sekali lagi di tentara, di polisi tidak bisa begitu. Harus dikoordinir oleh kesatuan, hal-hal kecil tadi, makro dan mikronya. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah hati-hati," lanjut Jokowi.

Presiden menekankan, kedisiplinan di lingkungan TNI dan Polri berbeda dengan kedisiplinan di masyarakat sipil. Soal kedisiplinan tidak hanya untuk para suami di lapangan tetapi juga untuk para istri di rumah.

Jangan ikutan debat soal IKN

Kepala Negara juga menyinggung perihal proses pemindahan ibu kota negara (IKN). Dalam konteks melaksanakan kebijakan itu, Jokowi mengingatkan soal kesetiaan tentara yang harus tegak lurus dengan atasan.

Awalnya, Jokowi mencontohkan jika ada sebuah kebijakan yang menjadi polemik di masyarakat, seperti pembangunan IKN diperdebatkan di sebuah grup whatsapp.

"Saya lihat di WA grup, kalau di kalangan sendiri boleh, hati-hati. Kalau dibolehkan dan kalau diterus-teruskan hati-hati. Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN, apa," ujar Jokowi.

"Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI-Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Apalagi di WA grup dibaca gampang. Hati-hati," lanjutnya.

Presiden menjelaskan, percakapan seperti itu merupakan hal kecil. Hanya saja, kondisi tersebut dapat membesar dan berdampak kepada kedisiplinan TNI dan Polri.

Jokowi menekankan, disiplin tentara dan polisi berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan. Sehingga apa yang diminta oleh atasan harus dipatuhi secara tegak lurus oleh bawahannya.

"Ini perlu saya ingatkan, di seluruh dunia tentara punya aturan sendiri. Kitab undang-undang disiplin tentara, yang intinya kalau kita lihat, intinya adalah kesetiaan tegak lurus. Saya baca ini apa sih intinya? kesetiaan tegak lurus," ujar Presiden.

TNI-Polri harus kuasai teknologi digital

Selain soal perilaku, Presiden juga memberikan masukan agar jajaran TNI dan Polri mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan di zaman digital. Jokowi menekankan personel TNI dan Polri harus mempunyai kemampuan di bidang digital karena transformasi digital sangat kental di kehidupan sehari-hari.

"Ini harus sudah kita bawa, yang namanya talent digital itu harus. Di TNI-Polri harus memiliki talent digital karena eranya sudah seperti ini," ujar Jokowi.

Menurut dia, personel TNI dan Polri saat ini harus menguasai bidang-bidang teknologi seperti load computing, digital design, hingga digital marketing.

"Karena nanti keseharian kita bergelut dengan itu," kata Jokowi.

Khusus bagi penegak hukum, Jokowi mengingatkan hal serupa. Hal itu perlu dikuasai personel kepolisian guna mengantisipasi kejahatan digital.

Presiden menyebutkan, kejahatan yang semula terjadi di area konvensional bergeser ke ranah digital. Untuk itu, ia meminta pentingnya penguasaan digital.

"TNI-Polri harus memiliki talent digital. Karena pertarungan kita ke depan, teknologi, teknologi," ujar Jokowi.