Unsur-unsur Dasar Wawasan Nusantara

KOMPAS.com - Wawasan nusantara adalah cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarakan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa sesuai kondisi geografis negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional.

Wawasan nusantara berarti setiap warga dan aparatur negara harus berpikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara tanpa menghilangkan kepentingan daerah, golongan, dan orang per orang.

Wawasan nusantara sebagai cara pandang juga mengajarkan bagaimana pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-citanya.

Kehadiran wawasan nusantara tidak terlepas dari unsur-unsur dasar yang membangunnya. Wawasan nusantara memiliki tiga unsur dasar. Berikut unsur-unsur dasar wawasan nusantara:

Wadah Wawasan Nusantara

Wujud Wilayah

Ruang lingkup nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu, nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan di dalamnya.

Letak geografis negara berada di posisi dunia antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Diapit dua benua yaitu Asia dan Australia. Perwujudan wilayah nusantara menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan.

Baca juga: Implementasi Wawasan Nusantara

Tata Inti Organisasi

Tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara kekuasaan pemerintah, sistem epemrintahan, dan sistem perwakilan.

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang. Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial. Indonesia adalah negara hukum atau rechtsstaat, bukan negara kekuasaan atau machtsstaat.

Tata Kelengkapan Organisasi

Dalam mencapai tujuan nasional sesuai dengan yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945, maka dperlukan suatu tata susunan pelengkap atau tata kelengkapan organisasi. Tata kelengkapan organisasi tersebut adalah:

• Aparatur Negara: Aparatur negara harus mampu mendorong usaha pembangunan ke sasaran yang telah ditetapkan untuk kepentingan rakyat banyak.
• Kesadaran Politik Masyarakat: Kesadaran politik harus diwujudkan demi kestabilan politik oleh setiap warga, partai politik, organisasi masyarakat, serta organisasi profesi dan fungsional.
• Media Pers: Pers yang diharapkan adalah pers yang sehat, jujur, dan bertanggung jawab sebagai penyalur suara masyarakat dan alat kontrol masyarakat terhadap pemerintah.
• Partisipasi Rakyat: Saluran yang efektif dalam membina pasrtisipasi rakyat adalah lembaga perwakilan rakyata musyawarah desa, lembaga perwakilan rakyat, perguruan tinggi, dan media massa.

Isi Wawasan Nusantara

Isi wawasan nusantara adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Isi wawasan nusantara menyangkut dua hal yang esensial, yaitu:

• Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional.
• Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.

Baca juga: Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia

Tata Laku Wawasan Nusantara

Tata laku wawasan nusantara merupakan interaksi antara wadah dan isi. Tata laku wawasan nusantara mencakup dua segi, yaitu:

• Tata laku batiniah: Mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia.
• Tata laku lahiriah: Mencerminkan tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh dalam arti kemanunggalan. Meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian.

Kedua tata laku ini mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan. Di dalamnya tertanam rasa bangga dan cinta tanah air sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi.

Referensi

• Herdiawanto, Heri, Fokky Fuad Wasitaatmadja, dan Jumanta Hamdayama. 2019. Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenadamedia Group
• Budiardjo, Miriam. 2003. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama