Ditolak PDI-P, Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Diprediksi Sulit Terwujud

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes memprediksi, amendemen konstitusi untuk membuka peluang perpanjangan atau penambahan masa jabatan presiden sulit terwujud.

Alasannya, PDI Perjuangan sebagai partai terbesar sudah bersikap tegas menolak wacana tersebut dan akan mempengaruhi sikap partai-partai pendukung pemerintah lainnya.

"Kalau untuk perpanjangan masa jabatan itu kan melalui amendemen konstitusi ya, jadi dengan sikap PDI-P yang sudah menolak itu saya kira akan sulit bila ada partai-partai yang ingin mendorong perpanjangan masa jabatan," kata Arya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/2/2022).

Baca juga: Tolak Wacana Pemilu Diundur, PDI-P: Tak Miliki Landasan Hukum yang Kuat!

Menurut Arya, sikap PDI-P tersebut juga mencerminkan bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden tidak sepenuhnya diterima oleh partai-partai yang ada di koalisi pemerintah, meski Golkar dan PKB telah menampung wacana itu.

Namun, Arya menduga masih ada partai-partai politik lain di dalam koalisi yang masih malu-malu menunjukkan sikapnya atas wacana ini karena memiliki kepentingan politik tertentu.

"Saya memberikan apresiasi ke PDI-P yang secara tegas menegaskan sikapnya dan mudah-mudahan itu diikuti partai-partai lain untuk menegskan komtimen demokratiknya, kita berharap juga PDI-P enggak masuk angin," ujar Arya.

Ia pun memprediksi Partai Gerindra akan menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden karena partai itu tengah memperjuangkan ketua umumnnya, Prabowo Subianto, untuk menjadi presiden pada 2024 mendatang.

"Kalau ada perpanjangan tentu akan menghilangkan kesempatan Prabowo untuk bisa maju. Jadi tentu juga ini dugaan saya berpotensi ditolak oleh Partai Gerindra," kata dia.

Seperti diketahui, isu perpanjangan pemilu kembali muncul setelah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan Pemilu 2024.

Usulan untuk menunda Pemilu 2024 disampaikan Muhaimin setelah menerima para pelaku UMKM, pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai Perbankan di ruang Delegasi DPR RI, Nusantara III, Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda dengan dalih perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Ia khawatir jika Pemilu tetap digelar 2024 maka akan mengganggu stabilitas ekonomi.

"Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan Pemilu tahun 2024 itu ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin dalam keterangannya, Rabu.

Sehari kemudian, Kamis (24/2/2022), giliran Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menampung aspirasi mengenai keberlanjutan pemerintahan Jokowi hingga bisa menjabat selama 3 periode.

Aspirasi itu diterima Airlangga dari petani di Kabupaten Siak, Riau, di tengah-tengah kunjungan kerjanya selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Airlangga dalam kunjungan kerja di Siak, Kamis, dikutip dari siaran pers.

Namun, Airlangga mengatakan, sebagai ketua umum partai dirinya harus siap menerima aspirasi tersebut.

Ia menyebutkan, tugas ketua umum partai adalah menyerap aspirasi rakyat, termasuk aspirasi agar masa jabatan Jokowi diperpanjang.

Senada dengan Muhaimin, ia berjanji akan membicarakan usulan tersebut dengan pimpinan partai politik lainnya.

Baca juga: Soal Usulan Pemilu Ditunda, Perindo: Presiden Tak Tertarik, Mungkin Maunya Cak Imin Saja

"Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," ujar Airlangga.

Selain PDI-P, sejumlah partai di parlemen juga sudah menolak wacana tersebut, yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Sementara itu, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan belum memberikan sikap yang jelas atas wacana itu.