Menteri PUPR Sebut Tahapan Pembangunan di IKN Butuh Waktu Sampai 2045

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, terdapat sejumlah tahapan pembangunan dalam pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemerintah, kata dia, telah mempersiapkan tahapan jangka pendek dan jangka panjang pelaksanaan pembangunan.

Jangka paling pendek dalam tahapan pembangunan di IKN dimulai dari tahun ini, 2022-2024 dengan membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"Pelaksanaan pekerjaan ini nanti dari 2022-2045. Paling pendek jangkanya 2022-2024 di KIPP tadi," kata Basuki dalam acara diskusi Beranda Nusantara "Menuju Ibu Kota Negara Baru" yang disiarkan YouTube RRI Net Official, Rabu (23/2/2022).

Basuki mengatakan, luas dari KIPP tersebut yaitu 6.671 hektare. Di tempat ini, pihaknya akan membangun infrastruktur dasar di KIPP.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar juga sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta hal itu diimplementasikan.

"Kawasan inti pusat pemerintahan ini harus kita bangun dari 2022-2024. Satu, bangunan infrastruktur dasar yang disampaikan Pak Presiden. Jadi kita implementasikan," ujarnya.

Baca juga: Menteri Basuki Sebut Ada 3 Klaster di KIPP IKN yang Akan Dibangun

Selain bangunan, yang pertama dibangun oleh Kementerian PUPR adalah jalan. Basuki menilai, pembangunan jalan di IKN menjadi sebuah keharusan yang utama dibangun.

Selain jalan, ada pula air, kantor hingga hunian yang akan dibangun di KIPP IKN Nusantara.

Selanjutnya, pada 2024 sampai 2045 merupakan tahapan pengembangan pembangunan di IKN.

Lebih lanjut, Basuki juga mengungkapkan ada tiga klaster dalam KIPP IKN, Kalimantan Timur.

Baca juga: Basuki Ajak Arsitek Salurkan Ide demi Membangun IKN Nusantara

Tiga klaster itu di antaranya kawasan inti pemerintah, kawasan inti pendidikan dan kawasan inti kesehatan.

"Masing-masing klaster mempunyai miks, ada huniannya, ada komersialnya. Sehingga, diharapkan kota ini bukan kota pemerintahan, karena jadi sepi, mahal," kata Basuki.

Basuki melanjutkan, di KIPP juga akan dibangun seperti kantor-kantor pemerintahan, mulai dari kantor presiden, kantor wakil presiden, kantor parlemen (MPR, DPR, DPD), Mahkamah Agung, kantor Menko.

"Itu yang akan kita utamakan untuk dibangun di KIPP tadi, bagian dari 6.671 hektar," ujarnya.

Sebagai bayangan, Basuki mengatakan bahwa luas dari area KIPP bisa dikatakan seluas area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).