Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Ungkap Kemungkinan Nasdem Batal Gelar Konvensi

Kompas.com - 22/02/2022, 21:03 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan bahwa partainya kemungkinan batal menggelar konvensi untuk menentukan calon presiden (capres) yang akan maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut dia, ada sejumlah faktor yang membuat Nasdem terbentur untuk melaksanakan konvensi. Salah satunya adalah terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT).

"Nasdem harus mengakui konvensi masih terbentur pada faktor ini dan dia tidak mengeksplorasi ini lebih jauh karena waktu dan tenaga yang ada," kata Surya usai peresmian Nasdem Tower di Jakarta, Selasa (22/2/2022).

Diketahui, untuk dapat mengajukan calon presiden, parpol atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi di DPR atau mengantongi 25 persen suara pada pemilu legislatif sebelumnya.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Baca juga: Jawaban Surya Paloh soal Persilakan Jokowi Duduk di Kursi Ketum Nasdem...

Sementara Nasdem, hanya memperoleh 12.661.792 suara atau setara dengan 9,05 persen dari total suara sah nasional pada Pemilu 2019 lalu.

Surya mengatakan, sejak awal Nasdem ingin menyelenggarakan konvensi dengan harapan dapat mengusung calon presiden hasil konvensi pada pilpres mendatang. Namun, dengan adanya syarat PT, maka rencana konvensi itu terbentur.

"Kenapa Nasdem membuat konvensi kalau akhirnya tidak ditetapkan dan tidak berhasil diantarkan sebagai calon resmi yang diakui oleh KPU berdasarkan konstitusi dan UU yang ada," ucapnya. 

 

Oleh karena itu, Partai Nasdem disebut akan menyiapkan dan mengumumkan tiga nama calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024 dalam waktu dekat.

"Saya pikir tidak lebih dari tiga nama lah, tidak lebih dari tiga," kata Surya.

Meski tak menyelenggarakan konvensi, partainya tetap berencana mengusung kandidat calon presiden.

Saat ini, sejumlah nama masih digodok oleh tim Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem.

Baca juga: Nasdem Siapkan Tiga Nama Capres untuk Pilpres 2024

"Insya Allah nanti dalam beberapa waktu yang akan datang, saya pikir tahun ini juga kita akan jelaskan nanti siapa yang menjadi capres dari Nasdem untuk menghadapi Pemilu 2024 yang akan datang," ucapnya.

Surya menambahkan, paling tidak ada tiga nama yang akan diusung Nasdem. Kendati demikian, ia menyatakan, belum dapat memastikan siapa ketiga nama yang dimaksud.

Diketahui, sebelumnya Partai Nasdem beberapa kali menyuarakan akan menggelar konvensi untuk menentukan capres yang akan diusung dalam Pilpres 2024.

Hal tersebut juga telah ditegaskan Surya Paloh pada beberapa kesempatan, salah satunya pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-9 Partai Nasdem, November 2020.

"Untuk itulah, dalam waktu dua tahun ke depan, Partai Nasdem akan menggelar konvensi calon presiden Republik Indonesia 2024," kata Surya dalam pidatonya pada HUT kesembilan Partai Nasdem secara virtual, Rabu (11/11/2020).

Surya menjelaskan, konvensi capres 2024 dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi para anak bangsa di luar partai politik yang memiliki kapasitas dan kualitas untuk memimpin bangsa dan negara dalam amanat konstitusi.

Lebih lanjut, Surya berharap, dengan konvensi ini, Partai Nasdem bisa menjadi partai inklusif atau bisa menerima berbagai pandangan politik dari berbagai kalangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com