Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Parlementer

Kompas.com - 16/02/2022, 00:30 WIB
Issha Harruma,
Nibras Nada Nailufar

Tim Redaksi

 

KOMPAS.com – Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan sebuah negara di mana parlemen memegang peranan yang sangat penting. Parlemen memiliki kekuatan yang sangat besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.

Pada sistem pemerintahan ini, kepala negara dijabat oleh raja atau presiden. Sementara posisi kepala pemerintahan diisi oleh seorang perdana menteri.

Dalam perannya, perdana menteri bertugas untuk membantu kepala negara menjalankan pemerintahan. Perdana menteri dan kabinet sebagai eksekutif bertanggung jawab langsung kepada parlemen.

Baca juga: Demokrasi Indonesia Periode Parlementer (1949-1959)

Terdapat sejumlah kelebihan dan kekurangan dari sistem parlementer. Berikut kelebihan dan kekurangan tersebut.

Kelebihan Sistem Parlementer

  • Menteri dalam kabinet dipilih berdasarkan suara terbanyak di parlemen. Parlemen sendiri merupakan lembaga legislatif yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini memberi anggapan bahwa kabinet tersebut dapat mewakili suara rakyat dalam pemerintahan.
  • Eksekutif dan legislatif yang berasal dari satu partai atau koalisi membuat proses pembuatan kebijakan menjadi lebih cepat.
  • Proses pertanggungjawaban dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan lebih jelas.
  • Kabinet sangat berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan karena diawasi parlemen.

Kekurangan Sistem Parlementer

  • Parlemen memiliki kewenangan yang sangat besar terhadap pemerintahan. Hal ini membuat kedudukan eksekutif menjadi tidak stabil.
  • Parlemen dapat mengangkat perdana menteri atau menjatuhkan pemerintahannya dengan mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.
  • Kabinet sangat bergantung pada dukungan parlemen sehingga dapat dijatuhkan sewaktu-waktu.
  • Kebijakan politik negara menjadi tidak stabil karena sering berganti kabinet.
  • Parlemen dapat dikendalikan oleh kabinet. Hal ini dapat terjadi jika para anggota kabinet berasal dari partai mayoritas.
  • Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif.

 

Referensi:

  • Kholifah, S. 2019. Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan. Tangerang: Loka Aksara.
  • Hendardi, Bagas. 2017. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia. Yogyakarta: Istana Media.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com