Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Kesal Tak Disambut Gubernur saat Kunjungan, Pengamat: Ingin Perlihatkan Supremasi Politiknya

Kompas.com - 10/02/2022, 16:16 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani seolah ingin menunjukkan supremasinya ketika menyebut ada gubernur yang tidak menyambutnya saat kunjungan ke daerah.

Menurut Adi, Puan ingin menunjukkan ke kader-kader PDI-P bahwa ia merupakan sosok penting di PDI-P dengan statusnya sebagai ketua DPR, ketua DPP PDI-P, serta trah Sukarno.

"Puan ini kan sebenarnya ingin memperlihatkan kepada publik tentang supremasi politiknya di internal PDI-P bahwa Puan adalah orang yang saat ini orang penting di partai dan menduduki jabatan politik strategis yang didapatkan dengan susah payah," kata Adi saat dihubungi, Kamis (10/2/2022).

Baca juga: Puan Kesal Tak Disambut Gubernur, Pengamat: Tentu Tafsiran Publik Itu Ganjar...

Adi mengatakan, sebuah hal yang lazim dalam politik Indonesia bahwa kader-kader partai di daerah menyambut kedatangan elite partai yang sedang berkunjung ke daerah.

Mereka yang menyambut, ujar Adi, umumnya adalah kader di daerah yang menduduki jabatan gubernur, bupati, wali kota, maupun anggota DPRD.

"Jadi sangat pantasnya lah semua kader PDI-P di daerah itu bersuka cita menyambut secara terbuka kehadiran Puan dan mestinya bangga," kata dia.

Di samping itu, Adi menilai ini baru kali pertama Puan menyampaikan kritik kepada sesama kader dengan bahasa yang vulgar dan agresif.

Bahkan, menurut dia, Puan secara terbuka juga menyampaikan bahwa kader PDI-P mesti tahu diri dan tidak boleh merasa dirinya hebat dan lebih besar dari partai.

"Saya membaca ini bentuk kemarahan yang sebenarnya sudah tidak bisa ditahan, makanya bahasanya meluap-luap, terbuka, sangat telanjang dengan menyebutkan bahwa jadi orang itu harus tahu diri," kata Adi.

Baca juga: Puan Kesal soal Gubernur yang Tak Bangga Saat Dirinya Turun ke Daerah: Saya Jadi Bingung

Sebelumnya, Puan mengungkapkan ada gubernur yang tidak mau menyambut dirinya saat datang ke daerah.

"Kenapa saya datang ke Sulawesi Utara itu tiga pilar bisa jalan, jemput saya, ngurusin saya, secara positif ya. Kenapa saya punya gubernur kok enggak bisa kaya begitu, justru yang ngurusin saya gubernur lain," ujar Puan saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi tiga pilar PDI-P di Provinsi Sulut, Rabu (9/2/2022), di Luwansa Hotel, Manado.

Dalam hatinya, Puan bertanya-tanya kenapa bisa ada gubernur seperti itu. Padahal, kata Puan, ia merupakan Ketua DPR ke-23 sejak 1945.

"Kenapa gitu loh, ini kan jadi pertanyaan. Kok bisa gitu, saya ini Ketua DPR ke-23 dari tahun 45 setelah ada menjabat DPR-DPR, itu saya Ketua DPR ke-23," kata Puan.

"Baru pertama kali dari PDI Perjuangan (Ketua DPR), walaupun PDI Perjuangan sudah pernah menang," tambahnya.

Baca juga: Sindir Gubernur yang Tak Sambut Dirinya Saat ke Daerah, Puan: Bikin Kesal Kan

Dalam kesempatan itu, Puan juga mengingatkan kader PDI-P agar menghindari ego atau ambisi terlalu besar.

"Kita harus tahu ukuran baju kita. Kalau ukurannya S ya S, kalau ukurannya M ya M, kalau Large ya Large. Enggak boleh juga terlalu ketat dan juga longgar. Supaya apa? Supaya tahu diri. Jangan sampai teman makan teman," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com