Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes: 4.515 Kasus Omicron di Indonesia, 2.008 Transmisi Lokal

Kompas.com - 07/02/2022, 19:56 WIB
Mutia Fauzia,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, hingga Senin (7/2/2022), total kasus Covid-19 akibat penularan varian Omicron di Indonesia mencapai 4.515 kasus.

Nadia mengatakan, dari jumlah tersebut, sebanyak 1.819 merupakan pelaku perjalanan dari luar negeri (PPLN) dan 2.008 berasal dari transmisi lokal.

"Kasus Omicron yg dilaporkan sampai dengan hari ini adalah 4.515. Terdiri dari PPLN 1.819, transmisi lokal 2.008 dan masih diverifikasi 688," jelas Nadia kepada Kompas.com.

Baca juga: Kasus Kematian akibat Covid-19 Terus Meningkat 5 Hari Terakhir

Adapun per hari ini, pemerintah melaporkan penambahan 26.121 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Dengan penambahan kasus baru tersebut, total kasus Covid-19 di Tanah Air saat ini mencapai 4.542.601.

Sebagian kasus Covid-19

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat mengungkapkan, saat ini sebagian kasus Covid-19 di seluruh Indonesia adalah varian Omicron.

Deteksi varian Omicron dengan menggunakan reagen khusus menurut dia saat ini hanya dibutuhkan untuk mendeteksi pola penyebaran.

Baca juga: Di Balik Narasi Ringannya Omicron

Untuk diketahui, reagen PCR adalah metode mendeteksi Covid-19 dengan metode S-gene target failure (SGTF) yang dapat memberikan indikasi awal pada hasil positif Covid-19 Omicron dalam waktu 4-6 jam.

"Reagen khusus itu memang dibutuhkan untuk identifikasi Omicron, tapi sekarang karena sebagian besar saya rasa di seluruh Indonesia sudah Omicron ya tidak diperlukan lagi karena kita hanya perlu untuk menghitung, melihat deteksi penyebarannya seperti apa," jelas Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com