Berbagai Kasus Jual Beli Jabatan yang Ditangani KPK: Dari Nganjuk sampai Bekasi

Kompas.com - 07/01/2022, 14:22 WIB

Tatang Guritno,

Sabrina Asril

Tim Redaksi

Tatang Guritno

Penulis

Sabrina Asril

Editor

Lihat Foto

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/1/2022). Rahmat Effendi terjaring operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.(KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO)

Bupati nonaktif Nganjuk Novi Rahman Hidayat (rompi merah) mengikuti sidang lanjutan secara virtual di Rutan Kelas IIB Nganjuk, Senin (20/9/2021). Foto: Tim Penerangan Kejari Nganjuk

Tersangka Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial duduk di mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/6/2021). M Syahrial diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2021. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.

Tersangka selaku Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari (kanan) berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/10/2021). Puput menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan penerimaan suap terkait seleksi kepala desa di Kabupaten Probolinggo. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membongkar kasus dugaan suap jual beli jabatan.

Kali ini, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen yang dinyatakan sebagai tersangka.

Sejak tahun 2021, KPK telah membongkar sejumlah kasus kejahatan ini. Umumnya pimpinan daerah menjadi pelaku utama.

Pola yang terjadi, wali kota atau bupati meminta mahar untuk menunjuk orang-orang tertentu menempati sebuah jabatan.

KOMPAS.COM/USMAN HADI Bupati nonaktif Nganjuk Novi Rahman Hidayat (rompi merah) mengikuti sidang lanjutan secara virtual di Rutan Kelas IIB Nganjuk, Senin (20/9/2021). Foto: Tim Penerangan Kejari Nganjuk

Nganjuk

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ditetapkan menjadi tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, 9 Mei 2021.

Novi menjadi tersangka atas kasus korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan promosi atau jabatan di Pemkan Nganjuk.

Bersamanya KPK juga menetapkan enam tersangka lain yaitu Camat Pace Dupriono, Camat Tanjunganom Edie Srijato, Camat Berbek Haryanto, Camat Loceret Bambang Subagio, Mantan Camat Sukomoro Tri Basuki, dan ajudan Bupati Nganjuk, M Izza Muhtadin.

Novi kemudian didakwa telah menerima gratifikasi senilai Rp 692,9 juta.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya lantas menjatuhkannya vonis 7 tahun penjara beserta denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Novi dinyatakan terbukti meminta para kepala desa melalui para camat untuk membayar Rp 10 hingga Rp 15 juta untuk menentukan jabatan tertentu.