Wali Kota Rahmat Effendi: Dari Sopir Bus Jadi Orang Kuat Bekasi, Kini Terjerat Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sudah ditetapkan sebagai tersangka dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Kamis (6/1/2022).

Pria yang akrab disapa Pepen itu diduga menerima suap untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. KPK mengamankan uang total Rp 5 miliar dari OTT itu.

Keadaan ini ironis karena dulu, Pepen pertama kali duduk di kursi Wali Kota Bekasi pada 2012 sebagai Pelaksana Tugas, menggantikan Wali Kota Bekasi sebelumnya, Mochtar Mohammad yang tersandung kasus korupsi.

Baca juga: Sumbangan Masjid, Kode Wali Kota Bekasi Minta Jatah ke Pengusaha

Orang kuat di Bekasi

Di Kota Bekasi, nama Pepen begitu disegani. Ia memang politikus kawakan di Kota Patriot itu.

Rahmat Effendi tercatat memulai karier politiknya di Bekasi sejak tahun 1999 sebagai anggota DPRD Kota Bekasi.

Karier Pepen lalu meningkat dengan menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi 2004–2008. Pepen kemudian menjajal peruntungan dengan mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Bekasi pada 2008, berpasangan dengan Mochtar Mohammad.

Setelah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota, Pepen yang notabene kader Golkar maju sebagai Wali Kota berpasangan dengan politikus PKS yang kini anggota DPR RI, Ahmad Syaikhu, untuk periode 2013-2018.

Baca juga: Minta Uang Jabatan dari Pegawai Pemkot, Wali Kota Bekasi Diduga Terima Ratusan Juta

Pada Pilkada 2018, pria kelahiran 1964 itu kembali menang, kali itu berpasangan dengan Tri Adhianto, eks ASN di Pemerintah Kota Bekasi yang telah menjadi kader PDI-P.

Posisinya sangat kuat di Bekasi, terlebih dia merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kota Bekasi kala itu.

Baca juga: Lurah, Camat, sampai Kepala Dinas Jadi Kaki Tangan Wali Kota Bekasi untuk Terima Suap

Putri Pepen, Ade Puspitasari, kemudian terpilih secara aklamasi sebagai penerus ayahnya memimpin DPD Golkar Kota Bekasi melalui Musyawarah Daerah (Musda) pada November 2021.

Meski demikian, Musda ini diwarnai bentrok karena terjadi dualisme. Kubu lain yang dimotori Nofel Saleh Hilabi mengeklaim bahwa Musda versi mereka yang memiliki legitimasi.