Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Epidemiolog Paparkan 5 Teknik Pengendalian Covid-19 di Indonesia

Kompas.com - 28/12/2021, 11:10 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ahli Epidemiologi Masdalina Pane mengatakan, ada beberapa teknik pengendalian wabah penyakit yang mestinya dilakukan pemerintah selain vaksinasi Covid-19.

Pertama, kata dia, menutup pintu masuk dari negara-negara dengan kasus yang tinggi. Kedua, melakukan karantina di pintu masuk, bahkan memperpanjang hari karantina.

“Ketiga, meningkatkan surveilans epidemiologi di berbagai tingkat. Keempat, memperkuat tindakan pencegahan dengan protokol kesehatan (prokes),” ujar Masdalina saat dihubungi, Senin (27/12/2021).

Kelima, lanjut dia, melakukan upaya tracing atau pelacakan, testing atau pengetesan, treatment atau pengobatan (3T) dengan masif dan disiplin.

Baca juga: Luhut Sebut Testing dan Tracing Bisa Bantu Implementasi Lockdown Level Mikro

Dari sejumlah teknik pengendalian wabah itu, Masdalina menilai, pemerintah belum maksimal dalam meningkatkan surveilans di berbagai tingkat dan mempercepat vaksinasi Covid-19.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk terus mempercepat cakupan vaksinasi Covid-19. Pasalnya, persentase penerima vaksin dosis lengkap hanya sebesar 42 persen jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk.

"Padahal targetnya 70 persen. Bukannya dikejar, malah angkanya dimain-mainin. Denominatornya malah target vaksin, bukan jumlah penduduk," imbuh Masdalina.

Menurutnya, vaksin Covid-19 dosis lengkap dapat membantu meringankan gejala penyakit ketika seseorang terjangkit virus SARS-CoV-2.

Baca juga: Sejumlah Merek Vaksin Covid-19 Masih Uji Klinik untuk Jadi Booster, Ini Rinciannya

Dengan begitu, vaksin diklaim dapat menekan angka kematian akibat Covid-19, sehingga tidak membuat kolaps layanan fasilitas kesehatan (faskes).

"Walaupun yang sudah divaksinasi lengkap masih bisa terinfeksi. Tetapi setidaknya gejala itu tidak berat, sehingga angka kematian tetap terkendali dan faskes tidak overload," ucap Masdalina.

Selain vaksinasi lengkap, mematuhi prokes juga harus terus diterapkan. Adapun prokes yang dimaksud harus sesuai himbauan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama (6M).

Baca juga: Antisipasi Omicron, Wagub DKI Ingatkan Warga Taat Prokes dan Segera Vaksinasi Covid-19

 

Tulisan ini telah tayang sebelumnya dengan judul "Epidemiolog: Vaksin Dosis Lengkap Bantu Kurangi Gejala Covid-19, Tekan Angka Kematian".

Penulis: Tsarina Maharani | Editor: Diamanty Meiliana

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com