Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kompas.com - 07/12/2021, 01:00 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengatakan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 mengalami kenaikan signifikan.

"Tren serapan atau realisasi anggaran daerah pada akhir Desember setiap tahun cenderung mengalami peningkatan yang signifikan," kata Fatoni, dalam konferensi pers, Senin (6/12/2021).

Baca juga: Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Baru Capai 68,6 Persen

Fatoni menuturkan, pada tahun 2019 rata-rata realisasi APBD sebesar 96,40 persen. Sementara pada tahun 2020 rata-rata realisasinya sebesar 92,48 persen.

Sedangkan, posisi realisasi pendapatan dalam APBD tahun 2021 per tanggal 2 Desember 2021 rata-rata sebesar Rp 947,46 triliun atau 81,29 persen.

Kemudian, realisasi pendapatan daerah sampai dengan 2 Desember 2021 terdiri dari dana transfer sebanyak Rp 599 triliun atau 78,45 persen.

"Sisanya sebanyak Rp 164,51 triliun atau 21,55 persen bersumber dari di luar dana transfer," ujarnya.

"Angka tersebut masih di bawah total pendapatan daerah secara rata-rata pada APBD Tahun Anggaran 2020 di kurun waktu yang sama, yaitu sebesar Rp 1.050,93 triliun atau 92,48 persen," lanjut dia.

Baca juga: Wapres Tegaskan Perlunya Upaya Percepatan Realisasi Anggaran Daerah untuk Penanganan Covid-19

Adapun untuk provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi di antaranya Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Sumatera Barat.

Kemudian Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara.

Sementara untuk kabupaten dengan pendapatan tertinggi yaitu Kabupaten Bogor, Bojonegoro, Bengkalis, Tuban, Kotawaringin Barat, Kutai Timur, Malinau, Jembrana, Lamandau, dan Kulonprogo.

"Untuk kota dengan pendapatan tertinggi, yaitu Kediri, Magelang, Blitar, Yogyakarta, Denpasar, Padangpanjang, Metro, Bau-Bau, Mataram, dan Tarakan," ungkapnya.

Selain itu, Fatoni mengatakan, realisasi belanja daerah dari tahun ke tahun capaiannya beragam.

Baca juga: Mendagri Tegur Pemda dengan Realisasi Belanja APBD Rendah

Pada tahun 2019, rata-rata realisasi APBD sebesar 90,29 persen, sementara pada tahun 2020 rata-rata realisasi APBD sebesar 82,69 persen.

"Posisi realisasi belanja dalam APBD TA 2021 per tanggal 2 Desember 2021 secara rata-rata sebesar Rp 853,67 triliun atau 67,19 persen," kata Fatoni.

Namun, menurut Fatoni, angka tersebut masih di bawah total belanja daerah secara rata-rata pada tahun 2020 di kurun waktu yang sama, yaitu sebesar Rp 1.021,26 triliun atau 82,69 persen.

"Selisih tersebut disebabkan perhitungan realisasi 2021 pada awal Desember, sedangkan realisasi tahun 2020 diambil dari data akhir desember 2020. (Kemudian) adanya peningkatan yang optimal terhadap realisasi belanja di akhir Desember 2021," ucap dia.

Baca juga: Jokowi: Ada Rp 182 Triliun Anggaran Daerah Masih Tersimpan di Bank, Tidak Segera Dibelanjakan...

Adapun sejumlah daerah yang realisasi belanjanya tertinggi untuk provinsi, yaitu Jawa Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Lampung, Jawa tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah.

Realisasi belanja kabupaten tertinggi, yaitu Aceh Tengah, Dompu, Sukabumi, Pati, Kebumen, Lanny Jaya, Bolaang Mongondow Utara, Pulau Morotai, Seluma, Bengkulu Selatan.

Sedangkan, kota dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Kota Metro, Ternate, Lhoukseumawe, Bima, Sukabumi, Tanjung pinang, Banda Aceh, Tidore Kepulauan, Mataram, Payakumbuh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com