Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Ada Rp 182 Triliun Anggaran Daerah Masih Tersimpan di Bank, Tidak Segera Dibelanjakan...

Kompas.com - 29/04/2021, 11:14 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, ada Rp182 triliun anggaran pemerintah daerah (pemda) yang masih tersimpan di bank.

Anggaran yang berasal dari transfer pemerintah pusat itu belum dibelanjakan secara maksimal oleh pemda.

Presiden meminta pemda berhati-hati dengan kondisi seperti ini karena berpotensi memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Massal di Daerah Jangan Sampai Berhenti

"Jadi transfer dari pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan, tapi ditaruh di bank. Ini yang menyebabkan mengerem laju pertumbuhan ekonomi ya di sini," ujar Jokowi dalam pengarahannya kepada kepala daerah yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4/2021).

"Akhir Maret saya lihat di perbankan daerah ada Rp182 triliun. Ini tidak semakin turun, tapi semakin naik 11,2 persen. Artinya tidak segera dibelanjakan. Bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah mau naik kalau uangnya disimpan di bank? Hati-hati," ucap Jokowi.

Kepala Negara menjelaskan, ia telah mencermati realisasi dari transfer anggaran yang diberikan kepada pemda.

Dari pencermatan itu diketahui persentase belanja pegawai masih mendominasi realisasi anggaran daerah, yakni sebesar 63 persen.

Sementara itu, realisasi belanja modal hingga akhir Maret 2021 baru 5,3 persen.

"Saya sudah sampaikan bolak-balik ke Mendagri untuk ingatkan semua daerah agar segerakan belanja APBD baik belanja aparatur atau belanja modal. Tapi yang terpenting belanja modal," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Massal di Daerah Jangan Sampai Berhenti

"Ini disegerakan sehingga terjadi peredaran uang di daerah. Hati-hati, Rp 182 triliun ini uang yang sangat besar sekali. Ini kalau segera dibelanjakan, uang akan berputar di masyarakat akan pengaruhi pertumbuhan ekonomi yang tidak kecil," kata Jokowi.

Dia pun meminta agar penyaluran bansos, bantuan UMKM dan BLT Desa terus ditingkatkan sehingga bisa lebih luas diterima dan dibelanjakan masyarakat.

Jokowi menuturkan, hingga April, penyaluran bansos baru mencapai 32 persen. Dia menyebut capaian ini sangat kecil.

"Masih kecil sekali sebesar 32 persen, baru Rp 1,5 triliun. Angka-angka seperti ini selalu saya ikuti," tutur Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Saya Betul-betul Masih Khawatir soal Mudik Lebaran...

"Sehingga saya ingatkan kembali karena itu penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Kalau daerah ada pertumbuhan ekonomi, secara agregat akan jadi pertumbuhan ekonomi nasional," tambah mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com