Buka Rapimnas Kadin, Jokowi Dorong Percepatan Transformasi Ekonomi Hijau

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini bandul ekonomi dunia mulai bergerak ke arah ekonomi hijau. Oleh karenanya, Indonesia harus segera menyesuaikan perkembangan tersebut.

Hal ini Jokowi sampaikan saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Bali.

"Agar ketika dunia hanya menerima produk-produk yang dihasilkan energi terbarukan, Indonesia sudah siap," ujar Jokowi, dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, Jumat (3/12/2021).

Baca juga: Kunjungan Hari Kedua, Jokowi Akan Luncurkan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali dan Hadiri Rapim Kadin

“Kalau misalnya nanti suatu titik entah dua tahun lagi, entah tiga tahun lagi, atau lima tahun lagi, Eropa misalnya hanya menerima produk-produk hijau yang dihasilkan dari renewable energy dan kita belum siap, bagaimana kita mau mengekspor barang-barang kita?" ucapnya.

Menurut Jokowi, begitu Eropa memulai, negara lain pasti juga akan memulai. Sehingga Indonesia harus cepat mengambil langkah.

"Secepatnya kita harus mulai menggeser arah ekonomi kita sesuai dengan yang tadi akan kita bicarakan di G20,” tuturnya.

Sementara itu, dalam transisi energi Indonesia juga memiliki kekuatan berupa sumber daya alam yang melimpah yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi hijau.

Misalnya potensi hidro dari 4.400 sungai yang dimiliki negara Indonesia.

Jokowi mencontohkan, Sungai Mamberamo di Papua yang memiliki potensi menghasilkan listrik 24 ribu megawatt dan Sungai Kayan di Kalimantan Utara yang bisa menghasilkan antara 11 sampai 13 ribu megawatt.

“Baru dua sungai, kita memiliki, sekali lagi, 4.400 sungai. Geotermal belum diapa-apakan. Kekuatan kita 29 ribu yang baru sekarang ini baru terpakai kira-kira 2 ribuan, 10 persen belum ada," ungkapnya.

Baca juga: Menlu RI Tekankan Pentingnya Ekonomi Hijau untuk Capai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

"Inilah saya kira kesempatan-kesempatan yang kita miliki sehingga dalam rangka kompetisi bersaing dengan negara-negara lain kita memiliki kekuatan-kekuatan itu yang lama tidak kita sadari,” lanjut Jokowi.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta Kadin mendetailkan lagi soal reformasi ekonomi, reformasi struktural, dan pendampingan UMKM, serta transformasi ekonomi.

Presiden ingin agar kebutuhan dan keinginan pelaku ekonomi di lapangan bisa sejalan dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

“Tadi saya sampaikan juga mendetailkan lagi transformasi ekonomi kita menuju tadi green economy, green energy, green tourism, blue economy detailnya seperti apa menurut para pelaku," katanya.

"Yang dibutuhkan apa menurut pelaku dan keinginan-keinginannya seperti apa sehingga akan ketemu nanti. Ini ada kebijakan, ini ada implementasi pelaksanaan. Kalau dipertemukan akan menjadi sebuah kekuatan yang besar,” tambah Jokowi.

Baca juga: Erick Thohir Minta BUMN Energi Bertranformasi ke Ekonomi Hijau

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, mengapresiasi kehadiran Presiden Jokowi beserta jajaran menteri.

Dia juga mengapresiasi kerja keras pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan menyatakan siap mendukung langkah pemerintah dalam memajukan ekonomi nasional.

“Investasi dan ekspor kita mencatatkan angka yang luar biasa dan juga penguatan ekonomi domestik. Kami siap mendukung langkah pemerintah memajukan ekonomi daerah dan nasional, terutama soal revisi UU Cipta Kerja, kunci menumbuhkan investasi, membuka lapangan pekerjaan dan menghilangkan kemiskinan,” ujar Arsjad.

Turut hadir dalam acara Rapimnas Kadin tersebut antara lain Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.

Hadir pula Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Gubernur Bali Wayan Koster.