Kompas.com - 01/12/2021, 19:44 WIB
Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani saat Kompas 100 CEO Forum Ke-12 bertema Ekonomi Sehat 2022 di Jakarta Convention Center, Kamis (18/11/2021). KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOMenteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani saat Kompas 100 CEO Forum Ke-12 bertema Ekonomi Sehat 2022 di Jakarta Convention Center, Kamis (18/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno memberikan tanggapan terkait Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bidang anggaran Fadel Muhammad yang mengusulkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dicopot.

Menurut Pratikno, pemberhentian menteri sepenuhnya menjadi urusan presiden.

"Kalau itu kan urusannya presiden. Mengenai pengangkatan dan seterusnya, pergantian menteri," ujarnya di kompleks istana kepresidenan, Rabu (1/12/2021).

Dalam kesempatan yang sama, Pratikno menegaskan saat ini belum ada rencana untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Klarifikasi Sri Mulyani Setelah Disebut Bamsoet Tak Pernah Hadir Rapat dengan MPR

Hal itu sekaligus menjawab isu yang berkembang bahwa reshuffle akan digelar pada 8 Desember.

"Setahu saya tidak ada rencana tersebut. Jadi, pokoknya semua menteri tetap bekerja seperti biasa, semua wakil menteri tetap kerja seperti biasanya," kata Pratikno.

"Jadi kita juga terus waspada, apalagi ini kan Covid-19 ada varian baru Omicron. Kita harus waspada apalagi kemudian ada libur Natal dan tahun baru. Jadi kita antisipasi bagaimana perekonomian tetap bergerak, tetapi Covid-19 tetap terkendali. Semua fokus bekerja," tegasnya.

Saat disinggung apakah artinya hingga akhir 2021 tidak akan ada lagi perombakan kabinet, dia tetap menegaskan hingga saat ini tidak ada rencana itu. Sehingga, kata Pratikno, semua pihak akan tetap fokus bekerja.

Baca juga: Bamsoet Nilai Sri Mulyani Tak Hargai MPR karena Tak Pernah Datang Rapat


Diberitakan sebelumnya, Fadel Muhammad menyebut Menkeu Sri Mulyani tidak menepati janji terkait anggaran untuk memasifkan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Oleh sebab itu, Fadel mengatakan, pimpinan MPR mengusulkan ke Presiden Joko Widodo agar mencopot Sri Mulyani dari jabatannya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Nasional
Karakteristik Peraturan Pemerintah

Karakteristik Peraturan Pemerintah

Nasional
Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Nasional
Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Nasional
Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Nasional
Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Nasional
Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Nasional
Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Nasional
Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Nasional
Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Nasional
M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

Nasional
Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Nasional
Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Nasional
Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.