Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua MPR: Lembaga Penting Mestinya Dapat Perhatian, Jangan Ada Suasana Kurang Dipentingkan

Kompas.com - 01/12/2021, 15:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani berpendapat, pemerintah semestinya memperhatikan lembaga-lembaga penting seperti MPR dengan tidak menurunkan anggaran lembaga tersebut.

Hal ini disampaikan Muzani merespons permintaan pimpinan MPR agar Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani karena anggaran Sosialisasi Empat Pilar MPR RI terus turun.

"Lembaga-lembaga yang penting mestinya mendapat perhatian sehingga jangan ada suasana kurang dipentingkan karena keuangannya berkurang, berkurang, berkurang," kata Muzani, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: Bamsoet Nilai Sri Mulyani Tak Hargai MPR karena Tak Pernah Datang Rapat

Muzani menjelaskan, MPR merasa keberatan karena jumlah anggaran MPR selalu berkurang tiap tahun, padahal MPR merasa memiliki beban untuk menjaga ideologi negara.

Politikus Partai Gerindra itu menyebutkan, MPR juga bertugas untuk menjaga empat pilar negara yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut Muzani, MPR merasa beban tersebut semakin berat seiring berjalannya waktu, tetapi anggaran yang diberikan justru semakin kecil.

"Kadang-kadang ketika kita merasa aman, itu enggak dianggap sebagai kebutuhan, tetapi kalau tidak aman, ya bagaimana memahami Pancasila itu menjadi kbutuhan," ujar Muzani.

"Itu yang kemudian teman-teman MPR merasa jangan menganggap beban yang menjadi tanggung jawab MPR itu dianggap kecil sehingga biayanya dianggap kecil," kata dia lagi.

Baca juga: MPR Minta Jokowi Copot Sri Mulyani Karena Tak Hadiri Rapat, Ini Faktanya

Muzani menambahkan, sikap pimpinan MPR yang kompak mengkritik Sri Mulyani dipicu oleh suasana kebatinan yang guyub di antara para pimpinan MPR.

"Situasi menjadi begini kan karena kerja kolektif, kerja bareng, kerja lama, sehingga ada suasana kebatinan yang guyub, yang bersatu, kira-kira seperti itu. Itu yang menyebabkan teman-teman MPR berpikirnya seperti itu," ujar Muzani.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menyebut Sri Mulyani tidak menepati janji terkait anggaran untuk memasifkan Sosialisasi Empat Pilar MPR sehingga ia mengusulkan agar Sri Mulyani dicopot dari jabatannya.

"Kami di MPR ini kan Pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang kemudian 10 orang. Namun, anggaran di MPR malah turun, turun terus," kata Fadel di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip dari siaran pers Selasa, (30/11/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com