Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Percepat Target Vaksinasi, Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok Vaksin

Kompas.com - 01/12/2021, 13:16 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong mengatakan, pemerintah menjamin ketersediaan stok vaksin sebagai langkah percepatan vaksinasi di Indonesia.

"Pemerintah Indonesia secara konsisten dan bertahap akan terus menambah stok vaksin, termasuk dengan mendatangkan vaksin AstraZeneca tahap ke-138 sebanyak 1.712.300 dosis," ujarnya seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (30/11/2021).

Dengan berlangsungnya program vaksinasi selama satu tahun, Usman menjelaskan, hingga saat ini, lebih dari 138 juta penduduk Indonesia telah divaksinasi. Adapun 94 juta penduduk di antaranya telah divaksinasi lengkap sebanyak dua dosis.

Banyaknya jumlah penduduk Indonesia sendiri membuat target sasaran untuk herd immunity juga tinggi, yaitu sekitar 208 juta penduduk.

Baca juga: Pemkab Bekasi Akan Gelar Vaksinasi Serentak di 187 Desa dan Kelurahan demi Percepat Herd Immunity

Meski demikian, Usman mengaku, lancarnya kedatangan vaksin membuat upaya percepatan dan perluasan program vaksinasi menjadi lebih optimal.

“Percepatan dan perluasan program tersebut diiringi pula dengan langkah pemerintah dalam meningkatkan capaian vaksinasi di daerah-daerah,” ucapnya.

Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi), lanjut Usman, setiap vaksin jadi yang telah datang, akan langsung secepatnya didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Hal ini bertujuan agar program penyuntikan vaksin berjalan lancar dan lebih cepat.

Tak hanya itu, Usman mengatakan, Presiden Jokowi juga mendorong agar vaksinasi lanjut usia (lansia) terus ditingkatkan.

Baca juga: Cerita Dokter Imam, Bujuk Lansia agar Mau Divaksin, Ada yang Pilih Mati Kena Covid-19 daripada Disuntik

Sebab, berdasarkan data dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, kelompok lansia yang paling berisiko tinggi atau menyumbang sekitar 46 persen kematian akibat virus SARS-Cov2.

"Oleh karena itu, pemerintah terus menggencarkan program vaksinasi nasional di seluruh penjuru negeri," kata Usman.

Selain stok vaksin dan percepatan vaksinasi, sebut dia, pemerintah juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya bagi yang masih ragu dan enggan untuk divaksinasi.

Baca juga: Hoaks Hambat Vaksinasi Covid-19 di Aceh, Wapres Minta Pesantren dan Ulama Edukasi Warga

Menurut Usman, vaksinasi itu penting sebagai pelindung terhadap ancaman Covid-19 yang telah bermutasi beberapa kali ini.

"Jangan ambil risiko dengan menganggap pandemi Covid-19 telah berakhir. Di samping tetap menjaga dan menjalankan protokol kesehatan (prokes)," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com