Bertemu Jokowi, Yusril Bahas Pembangunan Ibu Kota Negara Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bertemu dengan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra di Istana Negara, Senin (22/11/2021) hari ini.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Pratikno itu, Jokowi dan Yusril membahas sejumlah isu, salah satunya rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Kepada Jokowi, Yusril menyampaikan niatnya untuk membantu presiden mendalami berbagai persoalan hukum terkait IKN yang saat ini rancangan undang-undangnya tengah dibahas di DPR.

Baca juga: Bertemu Jokowi, PM Malaysia Minta Dilibatkan dalam Pembangunan Ibu Kota Negara Baru

Persoalan itu antara lain kepastian hukum mengenai pertanahan di IKN. Yusril berjanji akan mengorganisir peran swasta yang ingin membangun area komersil di IKN.

Terkait hal ini, pembiayaan sepenuhnya akan dilakukan oleh swasta sesuai peruntukan lahan mengikuti masterplan IKN.

"Tanpa pengembangan commercial area, IKN bisa menjadi kota hantu," kata Yusril melalui keterangan tertulis, Senin.

Yusril mengatakan, dalam hal ini pihak swasta tak ingin sedikit pun memberatkan dan membebani pemerintah.

Baca juga: Di Hadapan Investor UEA, Jokowi Sebut Ibu Kota Baru Butuh Rp 504 Triliun

Pihak swasta ingn menanam modal dan membayar lahan sesuai ketentuan pemerintah.

Presiden Jokowi pun disebut menyambut baik masukan dan pendapat terkait pembangunan IKN.

Mengenai aspek-aspek hukum, Jokowi menyerahkan detil-detil permasalahannya untuk didiskusikan dengan Menseneg Pratikno dan Menteri PPN/Ketua Bappenas Suharso Manoarfa.

Menurut Yusril, Presiden sangat antusias membahas IKN dan berharap pembangunan IKN dan kepindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur berjalan sesuai rencana.

Baca juga: Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi

Sebelumnya, Presiden telah memastikan bahwa proyek pembangunan ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan terus berjalan meski dalam situasi pandemi virus corona.

Meski demikian, pemindahan ibu kota butuh waktu yang tidak sebentar.

"Disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan pembangunan ibu kota baru yang perencanaanya akan terus dilaksanakan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/9/2021).

"Pengembangan ini akan dilakukan dalam 15 tahun sampai 20 tahun ke depan," ujarnya.