Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Reshuffle, PAN: Apa Pun Keputusan Presiden, Kami Hormati

Kompas.com - 22/11/2021, 14:31 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay mengatakan, partainya menyerahkan keputusan soal perombakan kabinet kepada Presiden Joko Widodo.

Sebab, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.

"Partai Amanat Nasional posisinya adalah menghormati hak prerogatif presiden. Apa pun keputusan presiden terkait dengan reshuffle kabinet tentu kami akan menghormati," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/11/2021).

Baca juga: Saat Menteri-menteri Jokowi Tanggapi Isu Reshuffle yang Kembali Bergulir...

Saleh menuturkan, keputusan soal menteri yang diganti atau waktu perombakan kabinet tidak bisa didesak ke presiden.

"Tidak bisa kita, katakanlah, menyebut misalnya harus begini, harus begitu, semuanya adalah hak prerogatif presiden, dengan itu kami menghormati," ujar dia.

Anggota Komisi IX DPR itu pun mengeklaim partainya belum menyiapkan nama kader yang bakal diajukan ke Jokowi untuk masuk ke kabinet.

Ia beralasan, hingga kini PAN belum tahu kebutuhan Presiden terkait kabinet serta sosok yang cocok untuk menempati posisi tersebut.

Baca juga: Enggan Bicara soal Reshuffle Kabinet, Menkominfo: Untuk Apa Reshuffle?

Saleh mengatakan, keputusan soal kader yang akan diajukan untuk masuk ke kabinet akan dibahas oleh Dewan Pimpinan Pusat PAN.

"Saya kira soal nama dan seterusnya nanti kita serahkan lah kepada DPP, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, yang tentu ketua umumnya adalah Zulkifli Hasan dan pasti akan mengajak yang lain untuk bicara," ujar Saleh.

Diketahui, isu reshuffle kabinet kembali mencuat setelah PAN bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang telah meninggalkan jabatan panglima TNI juga disebut-sebut bakal bergabung ke kabinet.

Baca juga: Jokowi Mengaku Belum Berpikir soal Reshuffle Kabinet

Namun, Jokowi mengaku belum memikirkan ihwal reshuffle kabinet yang dipimpinnnya.

"Reshuffle belum berpikir," kata Jokowi di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta Selatan, Kamis (11/11/2021).

Ketika ditanya perihal bergabungnya PAN ke kabinet, Jokowi juga tak banyak menjawab.

"Reshuffle-nya belum terpikir ke arah sana," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com