Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Vaksin Covid-19 Terbuang, Kemenkes Diminta Selektif Distribusi ke Daerah

Kompas.com - 19/11/2021, 09:52 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem Nurhadi meminta perhatian Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar lebih selektif dalam mendistribusikan jenis vaksin Covid-19.

Hal tersebut disarankannya agar tidak terjadi vaksin Covid-19 yang terbuang sia-sia karena tak terpakai dan kedaluwarsa di sejumlah daerah.

"Setiap daerah memiliki pandangan dan informasi yang berbeda-beda perihal manfaat atau akibat yang diperoleh masyarakat setelah disuntik vaksin dengan jenis tertentu," kata Nurhadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/11/2021).

Baca juga: Kemenkes Sebut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa di Polewali Mandar dalam Batas Wajar

Nurhadi menilai, efek yang diterima masyarakat di daerah tertentu setelah menerima vaksin Covid-19 pasti berbeda.

Menurut dia, ada masyarakat yang cocok maupun tidak cocok terhadap satu jenis vaksin tertentu.

Hal ini yang kemudian menyebabkan, ada jenis vaksin yang akhirnya terbuang percuma lantaran tidak terpakai.

"Oleh karenanya, Kemenkes tidak boleh asal kirim vaksin bila daerah menolak jenis vaksin tertentu," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Minta Menkes Perhatikan Masa Kedaluwarsa Vaksin Covid-19 di 3 Provinsi

Nurhadi berpendapat, dengan selektifnya Kemenkes dalam pengiriman vaksin ke daerah, maka mampu mengantisipasi tidak terpakainya vaksin atau bahkan sampai kadaluwarsa.

Di sisi lain, Nurhadi juga mengingatkan terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di sisa dosis pada vial terakhir.

Menurut dia, fasilitas kesehatan (faskes) seharusnya memastikan terlebih dahulu genap jumlah sasaran yang akan divaksinasi.

"Jadi, vaksinnya akan tetap terpakai dan tidak akan terbuang sia-sia," kata dia.

Baca juga: Anggota Komisi IX DPR: Jangan Sampai Ada Daerah yang Kekurangan Vaksin

Sebelumnya diberitakan, ratusan dosis vaksin Covid-19 di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, akan dimusnahkan dengan alat penghancur limbah medis.

Vaksin merek Sinovac, AstraZeneca, dan Moderna itu dibuang karena sudah kedaluwarsa atau rusak setelah lama tidak terpakai.

Kepala Dinas Kesehatan Polewali Mandar Andi Suaib Nawawi mengatakan, sebagian vaksin sudah kedaluwarsa sejak Mei 2021, sebagian lagi merupakan sisa dari kegiatan vaksinasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com