Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Juga Dijadwalkan Lantik 12 Duta Besar Siang Ini

Kompas.com - 17/11/2021, 07:33 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik 12 calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) RI pada Rabu (17/11/2021).

Pelantikan dijadwalkan digelar pukul 13.30 WIB di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan 12 dubes rencananya digelar bersamaan dengan pelantikan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Presiden juga akan melantik Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala BNPB, dan 12 duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat,” kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono melalui keterangan tertulis, Rabu.

Baca juga: Daftar 17 Dubes yang Dilantik Jokowi, Fadjroel Rachman, Rosan, hingga Eks Jubir Timses

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa nantinya akan dilantik sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Sementara itu, posisi KSAD akan diisi oleh Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Adapun jabatan Kepala BNPB akan diisi oleh Mayor Jenderal TNI Suharyanto yang saat ini menjabat sebagai Panglima Kodam V/Brawijaya.

Adapun 12 calon duta besar RI yang akan dilantik adalah:

1. Calon Dubes LBBP RI untuk Italia, M Prakosa;

2. Calon Dubes LBBP RI untuk Portugal, Rudy Alfonso;

3. Calon Dubes LBBP RI untuk Ukraina, Ghafur Akbar Dharmaputra;

4. Calon Dubes LBBP RI untuk Polandia, Anita Luhulima;

5. Calon Dubes LBBP RI untuk Kroasia, Suwartini Wirta;

6. Calon Dubes LBBP RI untuk India, Ina Krisnamurti;

7. Calon Dubes LBBP RI untuk Kanada, Daniel Tumpal Simanjuntak;

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com