Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Mobilitas Masyarakat Kembali Tinggi, Moeldoko: Ini Bahaya, Harus Diwaspadai

Kompas.com - 11/11/2021, 16:25 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mencermati mobilitas masyarakat Indonesia yang saat ini sudah kembali tinggi.

Hal tersebut terlihat di sejumlah mal dan area publik lain. Menurutnya, masyarakat merasa  bahwa Covid-19 sudah tidak ada.

"Itu yang bahaya. Ini yang harus diwaspadai dengan baik. Karena mobilitas manusia itu tak bisa dikerangkeng. Apalagi dua tahun tak boleh ke sini, ke sana. Maka euforia muncul," ujarnya.

Moeldoko mengatakan itu dalam gelar wicara bertajuk "Bincang Rakyat" yang ditayangkan YouTube FMB9, Kamis (11/11/2021).

"Kalau saya melihat setelah kasus (Covid-19) turun ini perilaku masyarakat Indonesia makin sembrono, saya jadi kawatir," imbuhnya.

Baca juga: Soal Kecepatan Penanganan Pandemi Covid-19, Moeldoko: Di Indonesia, Kota Blitar Nomor Satu

Dia pun mengingatkan agar pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat tidak sampai kembali terulang.

Menurut dia, ketika PPKM darurat diterapkan, tidak ada pihak yang diuntungkan.

"Saya minta pengalaman pahit kita beberapa saat yang lalu telah diberlakukan PPKM darurat itu tidak ada satu pun yang happy. Semuanya tidak happy. Pemerintah apalagi. Semuanya menderita, semuanya tidak senang. Dan ini jangan sampai terulang lagi," ucapnya.

Moeldoko menabahkan, sampai saat ini, pemerintah belum bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.

"Kita lihat beberapa negara Eropa yang sudah melakukan vaksinasi Covid-19 secara optimal masih dapat terpapar gelombang kedua dan ketiga Covid-19. Bukan tidak mungkin kondisi seperti itu bisa terjadi Tanah Air," tuturnya.

Baca juga: Kemenkes: Kasus Covid-19 Meningkat di Eropa, Vaksinasi Saja Tak Cukup

Oleh karenanya, Moeldoko meminta pemerintah daerah dan pihak terkait terus menggali cara-cara baru dalam mengendalikan pandemi.

"Saya mohon teman-teman sekalian untuk terus menggali apakah itu pendekatan local wisdom, melihat daerah atau negara lain itu bisa itu dicari agar bisa melakukan improvisasi (pengendalian pandemi)," ujarnya.

Adapun, pemerintah saat ini telah menggencarkan program vaksinasi sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran Covid-19 dengan cara memperkuat kekebalan komunitas dan meminimalkan risiko bagi mereka yang terpapar.

Selain itu, pemerintah juga mengajak semua pihak tidak lengah dan tetap mewaspadai penyebaran virus SARS-CoV-2 dengan disiplin protokol kesehatan (prokes).

Dalam hal ini, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 telah memperketat anjuran prokes untuk melindungi diri lebih maksimal, dari 3M menjadi 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas.

Baca juga: Kemenkes: Vaksin Covid-19 Temuan Berharga Dunia Sains, Jangan Takut Ikut Vaksinasi

Tak hanya itu, Satgas Penanganan Covid-19 juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2021 yang menyebutkan, setiap individu yang melaksanakan perjalanan wajib menerapakan dan mematuhi prokes 6M.

Prokes 6M, di antaranya memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Moeldoko: PPKM Darurat Jangan Sampai Terulang, Semuanya Menderita...".

Penulis : Dian Erika Nugraheny | Editor : Bayu Galih

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com