Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Dugaan Kekerasan di Lapas Narkotika Yogyakarta, Kemenkumham DIY Tunggu Penyelidikan Komnas HAM

Kompas.com - 08/11/2021, 15:28 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Budi Situngkir menunggu penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait dugaan kekerasan yang terjadi di Lapas Narkotika Yogyakarta.

Menurut Budi, Lapas Narkotika Yogyakarta yang terletak di Pakem, Sleman merupakan Lapas Narkotika dengan sistem keamanan terbaik di Indonesia.

Namun, jika dalam proses pengamanan itu ada kesalahan, pihaknya terbuka atas masukan.

“Dalam proses itu mungkin ada kesalahan, atau tindakan-tindakan yang berlebihan, kami akan serahkan pada teman-teman Komnas HAM,” sebut Budi dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, dikutip dari YouTube Humas Komnas HAM RI, Senin (8/11/2021)

“Kami akan menerima masukan dan kami juga melakukan pemeriksaan,” kata dia.

Baca juga: 5 Petugas Ditarik dari Lapas Narkotika Yogyakarta karena Ospek Napi Baru, Termasuk Kepala Pengamanan

Dugaan kekerasan di Lapas Narkotika Yogyakarta mencuat ketika sejumlah mantan narapidana mengadukan hal tersebut ke Ombdusman.

Para eks narapidana mengaku mendapat tindakan kekerasan, pelecehan seksual, dan hak-haknya dipersulit.

Buntut laporan itu, Kemenkumham DIY Budi mencopot 5 orang petugas keamanan yang diduga terlibat.

“Bahwa ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh petugas menurut kami berlebihan sehingga kami sudah menarik 5 petugas,” ucap Budi.

Budi mengibaratkan Lapas Narkotika Yogyakarta sebagai neraka dan surga untuk narapidana.

“Bahwa narapidana bandel atau pengedar atau residivis kalau masuk ke Lapas Pakem memang jadi nerakanya, karena sangat tertib, tetapi kalau narapidana yang bertobat ya disitulah surganya,” pungkas dia.

Baca juga: Ospek Petugas Lapas Narkotika ke Napi, Kakanwil Kemenkumham DIY: Supaya Mereka Ikuti Aturan

Adapun korban dugaan kekerasan di Lapas Narkotika Yogyakarta diduga mencapai 46 orang.

Hal itu disampaikan kuasa hukum pelapor Anggara Adiyaksa, Rabu (3/11/2021).

Anggara mengatakan, para pelapor juga telah mengajukan perlindungan pada Lembaga Perlundungan Saksi dan Korban (LPSK).

Komnas HAM juga tengah melakukan penyelidikan atas dugaan kasus kekerasan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com