Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Akan Gelar Rapat Paripurna, Sahkan Andika Perkasa sebagai Calon Panglima TNI

Kompas.com - 08/11/2021, 06:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar rapat paripurna, pada Senin (8/11/2021), untuk mengesahkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI.

Komisi I DPR telah menyetujui Andika sebagai calon Panglima TNI setelah uji kelayakan dan kepatutan, pada Sabtu (6/11/2021) lalu.

"Besok (Senin) Insya Allah jam 10 rapat paripurna dan Pak Jenderal Andika diundang ke hadapan paripurna untuk disampaikan pengambilan keputusan DPR," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, saat berkunjung ke rumah Andika, Minggu (7/11/2021).

Baca juga: Ketua Komisi I: Harapan Masyarakat Cukup Tinggi kepada Andika Perkasa

Saat uji kelayakan dan kepatutan, Andika mengungkapkan visinya, yakni "TNI Adalah Kita". Dengan visi tersebut, Andika ingin TNI dipandang sebagai bagian dari masyarakat.

Andika menuturkan, di satu sisi, visi tersebut menunjukkan TNI juga memiliki keterbatasan dan kelebihan. Ia menyebutkan, TNI bisa saja ingin profesional tetapi harus melalui proses yang terus dibangun.

"Saya ingin masyarakat kita melihat TNI ini sebagai organisasi yang apa adanya, dengan segala kekurangan dan perbaikan yang harus kami jalani," kata dia.

Namun, di sisi lain, Andika menuturkan, hal itu bukan berarti TNI tidak bisa berbuat apa-apa.

"Tetap banyak yang bisa kita lakukan karena memang sebagai orang yang punya keterbatasan pun juga kita pasti punya cara yang berbeda dalam, misalnya, mengejar apa yang harus kita selesaikan," kata Andika.

Baca juga: Calon Panglima Andika Perkasa Janji Jaga Kekompakan Tiga Matra TNI

Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu mengungkapkan, ada tiga misi yang ia bawa sesuai Undang-Undang TNI, yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pacasila dan UUD 1945 dan melindungi segenap bagsa dan seluruh tumpah darah.

Selain itu, Andika menyebutkan ada delapan fokus implementasi kerjanya sebagai panglima TNI. Fokus utama, ia ingin agar tugas TNI benar-benar berpegang pada peraturan perundangan.

Menurut Andika, tugas TNI selama ini sudah diatur dalam undang-undang, tetapi implementasinya masih banyak kelemahan.

“Itu jadi prioritas saya bagaimana mengembalikan tugas-tugas yang kita lakukan ini dengan benar-benar berpegang kepada peraturan perundangan,” ucap dia.

“Dan harapan saya juga tidak mengambil sektor kementerian atau lembaga lain,” tutur Andika.

Baca juga: Dikunjungi Komisi I, Calon Panglma TNI Andika Perkasa: Saya Apa Adanya

Tujuh fokus implementasi lainnya adalah penguatan operasi pengamanan perbatasan darat, laut, dan wilayah udara; peningkatan kesiapsiagaan satuan TNI untuk tugas operasi militer perang dan operasi militer selain perang; peningkatan operasional siber.

Peningkatan sinergitas intelijen terutama di wilayah konflik; pemantapan interoperabilitas tri matra terpadi dalam pola operasi TNI; penguatan integrasi penataan organisasi untuk mewujudkan TNI yang adaptif; serta reaktualisasi peran diplomasi militer dalam kerangka kebijakan politik luar negeri.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) melakukan salam komado dengan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid (kanan) sebelum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11/2021). Presiden Joko Widodo mengajukan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi calon tunggal Panglima TNI kepada DPR sebagai pengganti Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.

ANTARAFOTO/GALIH PRADIPTA Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) melakukan salam komado dengan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid (kanan) sebelum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11/2021). Presiden Joko Widodo mengajukan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi calon tunggal Panglima TNI kepada DPR sebagai pengganti Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com