Kompas.com - 05/11/2021, 19:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menilai, rumah produksi Watchdoc Documentary dapat disejajarkan dengan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan sastrawan Pramoedya Ananta Toer.

Sebab, Watchdoc meraih penghargaan yang pernah diberikan kepada Gus Dur dan Pramoedya. Gus Dur menerima penghargaan Ramon Magsaysay untuk kategori Community Leadership pada 1993.

Sementara, Pramoedya menerima penghargaan di bidang penulisan sastra dan jurnalistik pada 1995.

"Dengan penghargaan ini Watchdoc sejajar dengan Gus Dur dan Pramoedya Ananta Toer serta beberapa nama besar lainnya, meskipun nanti kita bisa berdebat," kata Beka, dalam diskusi film dokumenter, Belajar dari Watchdoc, dikutip dari Antara, Jumat (5/11/2021).

Baca juga: Raih Penghargaan Ramon Magsaysay, Watchdoc: Jadi Kontrak Politik-Moral agar Konsisten

Selain itu, Beka mengatakan, karya-karya Watchdoc telah menunjukkan keberpihakan pada masyarakatatau kelompok yang dilemahkan.

Melalui film dokumenter, Watchdoc telah menyebarkan pesan kepada masyarakat terkait isu lingkungan, hak asasi manusia, korupsi, dan kesetaraan gender.

"Ini juga menjadi media keberpihakan kepada mereka yang lemah atau dilemahkan," ujarnya.

Beka menambahkan, selama ini Watchdoc telah berperan dalam upaya pemajuan HAM. Tidak berlebihan jika Watchdoc juga mendapat Gwangju Price for Human Rights.

Menurut Beka, dua penghargaan itu memiliki makna besar dalam gerakan demokratisasi dan penegakan HAM.

Dia berharap capaian tersebut dirayakan dengan kembali melahirkan karya-karya yang lebih baik dan memiliki pesan kuat, yakni merawat kemanusiaan serta keberpihakan.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Nasional
Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Nasional
UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

Nasional
Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, 'Ndak!'

Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, "Ndak!"

Nasional
Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Nasional
Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Nasional
Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Nasional
Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Oon Nusihono ke PN Yogyakarta

KPK Limpahkan Berkas Oon Nusihono ke PN Yogyakarta

Nasional
Mendes: BLT Desa Rp 300.000 Tetap Ada Tahun Depan, tetapi untuk Warga Miskin Ekstrem

Mendes: BLT Desa Rp 300.000 Tetap Ada Tahun Depan, tetapi untuk Warga Miskin Ekstrem

Nasional
Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Nasional
Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Nasional
Polri Dalami Dugaan “Obstruction of Justice” 31 Polisi yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Polri Dalami Dugaan “Obstruction of Justice” 31 Polisi yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.