Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Sebut Sudah Ada Beberapa Pihak yang Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Toilet di Bekasi

Kompas.com - 05/11/2021, 11:09 WIB
Irfan Kamil,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan ratusan toilet di sejumlah institusi pendidikan di Kabupaten Bekasi.

Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto mengatakan, KPK telah melakukan pengumpulan informasi melalui pemeriksaan saksi hingga dokumen.

"Sudah ada beberapa (yang diperiksa), sudah melakukan pengumpulan data, informasi, termasuk dokumen," ujar Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Kamis, (4/11/2021).

Kendati demikian, Setyo enggan menjelaskan secara rinci siapa pihak-pihak yang telah dilakukan pemanggilan oleh KPK dan apa saja dokumen yang telah dikumpulkan.

Menurut dia, tim KPK kini tengah bekerja mengumpulkan kecukupan bukti atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

"Nanti kalau tiba waktunya apakah prosesnya memenuhi kecukupan bukti nanti akan disampaikan," ujar Setyo.

Baca juga: KPK Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Toilet Sekolah Rp 98 Miliar di Bekasi

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga membenarkan tim KPK sudah memintai keterangan sejumlah pihak terkait dengan pengusutan kasus tersebut.

"Betul, itu ada laporan masyarakat seperti yang disampaikan ke kami dan kami sudah menerbitkan surat penyelidikan untuk dilakukan verifikasi, klarifikasi, terhadap para pihak yang diduga mengetahui," ujar Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/10/2021).

Permintaan keterangan, lanjut dia, penting dilakukan guna menemukan kecukupan alat bukti untuk kemudian bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Nanti ketika di internal Kedeputian Penindakan itu sudah cukup alat bukti, diekspose di internal dulu yang menyangkut penyelidik, penyidik, penuntut, dan ditetapkan cukup alat bukti,” kata Alex.

“Baru nanti dipresentasi ke pimpinan untuk memaparkan temuan-temuan apa yang bisa menjadi dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka," ucap dia.

Dikutip dari Tribunnews.com, berdasarkan situs lpse.bekasikab.go.id, sumber dana untuk pembangunan WC berasal dari APBD Kabupaten Bekasi 2020.

Dalam situs itu juga disebutkan, pagu anggaran yang disediakan mencapai Rp 198,5 juta hanya untuk sarana penunjang toilet sekolah.

Adapun total toilet yang dibangun Pemerintah Kabupaten Bekasi berjumlah 488 toilet yang tersebar di sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Baca juga: Profil Prima, Pihak yang Laporkan Luhut dan Erick Thohir ke KPK soal Bisnis PCR

Sementara itu, dilansir dari kompas.tv, pembangunan 488 toilet tersebut memakan anggaran sebanyak Rp 98 miliar.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com