Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebelum Fit and Proper Tes Calon Panglima TNI, Komisi I Akan Lakukan Verifikasi terhadap Andika Perkasa

Kompas.com - 03/11/2021, 19:50 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comKomisi I DPR RI menyambut baik surat presiden (surpres) terkait calon Panglima TNI atas nama Jendral Andika Perkasa.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, sebelum menyelenggarakan fit and proper test, pihaknya akan terlebih dahulu rapat internal salah satunya untuk melakukan verifikasi dokumen calon Panglima TNI.

Selain itu, menurutnya kemungkinan juga ada verifikasi aktual sebagai bagian dari fit and proper test.

“Semangat Komisi I tentu lebih cepat lebih baik dengan memperhatikan semua tahapan yang perlu dilalui secara lengkap,” kata Meutya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/11/2021).

Baca juga: Jubir Menhan: Chemistry Prabowo dan Calon Panglima TNI Andika Perkasa Sangat Kuat

Hal teknis terkait rangkaian fit and proper test terhadap Andika Perkasa juga akan ditentukan dalam rapat internal besok, Kamis (4/11/2021).

Menurutnya, rapat tersebut akan dilaksanakan pukul 14.00 WIB.

“Rapat internal yang diikuti seluruh anggota Komisi I akan memutuskan kapan fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) diadakan,” katanya.

Adapun, isi surpres menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Andika Perkasa sebagai calon pangilma TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang pensiun di bulan November ini.

Menurut Meutya, Jendral Andika memiliki profesionalitas dan integritas yang baik untuk menjadi panglima TNI.

Baca juga: Gebrakan Jenderal Andika, Hapus Tes Keperawanan hingga Bantu Operasi Aprilia Manganang

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani telah menerima surat presiden (surpres) terkait calon panglima TNI atas nama KSAD Andika Perkasa.

Surpres diberikan langsung oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno kepada pimpinan DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/11/2021). Pratikno meminta DPR segera memproses persetujuan.

“Dan kami sangat mengharapkan untuk bisa memproleh persetujuan secepatnya sehingga kami bisa, pemerintah bisa, segera menerbitkan keputusan presiden,” kata Pratikno dalam konferensi pers di Gedung MPR DPR RI, Jakarta, Rabu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com