Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kominfo: Hoaks Terkait Vaksin Covid-19 Jumlahnya Ribuan, Paling Banyak Beredar di WhatsApp

Kompas.com - 19/10/2021, 17:50 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pengelolaan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Pubik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nursodik Gunarjo mengatakan, berita bohong atau hoaks terkait vaksin Covid-19 hingga saat ini berjumlah sekitar 2.000.

Ribuan hoaks tersebut, kata Nursodik, paling banyak beredar di aplikasi WhatsApp dan Facebook.

"Jadi memang tambah terus ya dan yang paling banyak disebar pertama adalah melalui WhatsApp kemudian yang kedua adalah melalui Facebook, jadi dua platform ini yang sering sekali dipakai oleh masyarakat," kata Nursodik dalam diskusi secara virtual, Selasa (19/10/2021).

Baca juga: Kemenkes: Masih Banyak Lansia yang Belum Mau Divaksin karena Terpapar Hoaks

Nursodik mengatakan, masyarakat yang mendapatkan hoaks melalui WhatsApp biasanya tak membaca utuh keseluruhan informasi dan langsung menyebarkan informasi tersebut.

Oleh karenanya, ia khawatir literasi digital masyarakat menjadi rendah.

"Artinya mereka berpikir bahwa apa yang ada di dalam media sosial, apa yang ada di genggaman mereka itu, itu adalah hal yang benar," ujarnya.

Nursodik juga mengatakan, kebiasaan masyarakat yang tidak membaca utuh informasi tersebut terlihat sepele. Namun, kata dia, kondisi tersebut semakin lama akan menjadi berbahaya.

Baca juga: Cerita Pelajar Padang, Termakan Hoaks Vaksin Tak Aman dan Tak Halal, Sadar Setelah Baca Berita

Ia mengatakan, pemerintah saat ini sangat tegas terkait hoaks vaksin Covid-19 dengan menghapus konten tersebut.

"Sudah ada arahan dari pimpinan bahwa untuk hoaks yang terkait dengan vaksin ini prioritas untuk take down," ucapnya.

Lebih lanjut, Nursodik mengatakan, meski hoaks terkait vaksin Covid-19 menurun, pihaknya tetap akan menghapus ribuan informasi tersebut.

"Dan Polri bisa memberikan pendekatan hukum agar ada efek jeranya, kalau Kominfo sudah ada take down," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com