Kompas.com - 13/10/2021, 11:26 WIB
Ilustrasi pemilih mencelupkan tangan ke tinta sebagai penanda telah menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2019. KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi pemilih mencelupkan tangan ke tinta sebagai penanda telah menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2019.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 menyayangkan proses penentuan tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2022-2027.

Perwakilan koalis,i yakni Ihsan Maulana mempermasalahkan proses penentuan nama anggota tim seleksi yang tidak memberikan waktu bagi masyarakat untuk menyanggah.

"Menyayangkan proses penentuan tim seleksi yang tidak memberikan waktu masa sanggah bagi masyarakat untuk memberikan catatan serta masukan terhadap rekam jejak masing-masing anggota tim seleksi yang sudah ditentukan," kata Ihsan melalui keterangan tertulis, Selasa (12/10/2021).

Baca juga: Pemerintah Klaim Susun Anggota Timsel KPU-Bawaslu Sesuai UU, Bantah Dominasi

Ihsan menjelaskan, Pasal 22 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyaratkan komposisi tim seleksi KPU dan Bawaslu berasal dari perwakilan unsur pemerintah sebanyak tiga orang.

Kemudian, perwakilan unsur masyarakat empat orang, dan perwakilan unsur akademisi empat orang.

Namun, Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/P tahun 2021 tidak memberikan penjelasan secara rinci dan terbuka latar belakang 11 anggota tim seleksi.

Adapun anggota tersebut yang mewakili unsur pemerintah sebanyak tiga orang, akademisi empat orang, dan unsur masyarakat empat orang.

Baca juga: Ini Profil 11 Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu Periode 2022-2027

Terkait posisi ketua tim seleksi yang dijabat oleh Deputi IV Kanto Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro, Ihsan juga meyayangkan hal tersebut.

Menurut dia, ketua tim seleksi calon anggota KPU-Bawaslu sebaiknya berasal dari unsur akademisi dan masyarakat.

"Ketua tim seleksi KPU dan Bawaslu memang memiliki rekam jejak teruji dalam kepemiluan, tetapi yang bersangkutan juga merupakan mantan anggota tim sukses Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu 2019," ujarnya.

Baca juga: Eks Anggota TKN Jokowi-Maruf Jadi Ketua Timsel KPU, Perludem Ingatkan Soal Independensi

Ihsan juga menilai keterwakilan perempuan dalam tim seleksi masih kurang yakni dengan komposisi tiga orang perempuan dan delapan orang laki-laki.

Jika dihitung berdasarkan persentase, komposisi keterwakilan perempuan dalam keanggotaan tim seleksi masih kurang dari 30 persen atau hanya sebesar 27 persen.

"Terdapat beberapa anggota tim seleksi yang memiliki afiliasi langsung dengan organisasi masyarakat atau kelompok tertentu dan seharusnya lebih banyak yang memiliki latar belakang kepemiluan," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Masih Usut Dugaan Perbudakan dalam Kerangkeng Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Polri Masih Usut Dugaan Perbudakan dalam Kerangkeng Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Wapres Minta Sertifikasi Halal bagi UMKM Dipermudah

Wapres Minta Sertifikasi Halal bagi UMKM Dipermudah

Nasional
KPK Geledah Rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin

KPK Geledah Rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin

Nasional
Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38

Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38

Nasional
KPU Segera Terbitkan SK Waktu Pemungutan Suara Pemilu 2024

KPU Segera Terbitkan SK Waktu Pemungutan Suara Pemilu 2024

Nasional
KSP akan Pastikan Bupati Langkat Dihukum Seberat-beratnya soal Kerangkeng Manusia

KSP akan Pastikan Bupati Langkat Dihukum Seberat-beratnya soal Kerangkeng Manusia

Nasional
RI-Singapura Teken Kerja Sama Investasi Senilai 9,2 Miliar Dolar AS

RI-Singapura Teken Kerja Sama Investasi Senilai 9,2 Miliar Dolar AS

Nasional
Polisi Sebut Warga Dikerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat atas Izin Keluarga

Polisi Sebut Warga Dikerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat atas Izin Keluarga

Nasional
Polri Ralat Jumlah Korban Bentrokan di Sorong, 18 Orang Meninggal Dunia

Polri Ralat Jumlah Korban Bentrokan di Sorong, 18 Orang Meninggal Dunia

Nasional
KSAD Sebut TNI AD Akan Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara

KSAD Sebut TNI AD Akan Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara

Nasional
 Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi, Cegah Tindak Pidana Lintas Negara

Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi, Cegah Tindak Pidana Lintas Negara

Nasional
Begini Penampakan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Begini Penampakan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Nasional
KSAD Tegaskan Kabar Haikal Hassan Bakal Gelar Pengajian di Yonif Para Raider 502 Hoaks

KSAD Tegaskan Kabar Haikal Hassan Bakal Gelar Pengajian di Yonif Para Raider 502 Hoaks

Nasional
Mendagri Nilai Kurangnya Kesejahteraan Penyelenggara Negara Jadi Penyebab Korupsi

Mendagri Nilai Kurangnya Kesejahteraan Penyelenggara Negara Jadi Penyebab Korupsi

Nasional
Polri Diminta Usut Kerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Polri Diminta Usut Kerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.