Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menyiapkan skema vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster secara gratis dan berbayar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, vaksin booster atau penguat diperlukan untuk mengantisipasi bila Indonesia diserang gelombang ketiga pandemi Covid-19.

"Ini akan dikalkulasikan secara lebih detail, tentunya ini diperlukan untuk menahan apabila ada gelombang ketiga," ujar Airlangga, dalam konferensi pers secara virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (27/9/2021).

Baca juga: Update Corona 24 September: FDA Izinkan Booster Vaksin Covid-19 Pfizer

Airlangga menuturkan, skema vaksin booster gratis akan berbasis pada Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN).

Vaksin booster yang ditanggung PBI atau APBN diberikan kepada 87,4 juta jiwa dengan kebutuhan 97,1 dosis.

Kemudian vaksin untuk usia 11 dan 12 tahun akan diberikan kepada 4,4 juta jiwa dengan kebutuhan 9,9 juta dosis vaksin.

Selanjutnya dari iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pekerja bukan penerima upah kelas III (PBPU) ketiga yaitu 30,2 juta jiwa.

"Total vaksin program ada 137,2 juta," kata Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga membahas skema vaksin booster berbayar untuk 93,7 juta jiwa.

"Sisanya nanti akan didorong melalui vaksin berbayar, dari segi harga vaksin dan lain akan dimatangkan kembali," tutur dia.

Baca juga: WHO Desak Penundaan Vaksin Booster Dosis Ketiga hingga 2022

Rencana pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga sebelumnya telah disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat dengan Komisi IX DPR, pada Senin (13/9/2021).

"Orang-orang bisa memilih vaksinnya apa, secara sama seperti beli obat di apotek, jadi ini akan kita buka pasarnya agar masyarakat bisa memilih membeli booster vaksin apa," ujar Budi.

Budi mengatakan jenis vaksin yang bakal digunakan pada program vaksinasi booster ini ditentukan dari jenis vaksin yang sudah mendapatkan emergency use authorization (EUA) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Selain itu, Budi memaparkan ada 93,7 juta orang yang ditargetkan dalam skema vaksinasi berbayar tersebut.

Ia menambahkan, pemerintah tetap menjamin vaksinasi booster yang biasanya ditanggung oleh APBN bagi masyarakat yang tergolong sebagai penerima bantuan iuran (PBI).