Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Kompas.com - 17/09/2021, 15:16 WIB
Ilustrasi Covid-19 KOMPAS.COM/(Shutterstock/Petovarga)Ilustrasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat diharapkan dapat menjadi pengasuh pengganti anak yang kehilangan orangtua akibat Covid-19 selama masa pandemi.

Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nahar mengatakan, saat ini tercatat sekitar 20.000 anak yang kehilangan orangtua. Jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah.

"Kami berharap semua orang dapat menjadi pengasuh pengganti, memiliki kecintaan dan kasih sayang yang sama kepada anak-anak kita, terutama karena angka kematian (akibat Covid-19) hingga saat ini masih terus bertambah,” ujar Nahar, dikutip dari siaran pers, Jumat (17/9/2021).

Baca juga: Kemensos: Hingga 7 September, 25.202 Anak Kehilangan Orangtua Akibat Covid-19

Nahar mengatakan, terdapat beberapa masalah lain dari yang dihadapi anak karena kehilangan orangtua, yakni persoalan ekonomi, pengasuhan, dan dampak psikososial.

“Sampai hari ini kita masih menghadapi pandemi Covid-19 yang dampaknya bukan hanya persoalan kesehatan, tapi anak yang harus kehilangan orangtuanya," kata Nahar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Nahar berharap perlindungan anak dalam kondisi khusus dapat dilaksanakan dengan baik melalui berbagai dukungan, mulai dari dukungan masyarakat hingga sinergi lintas kementerian/lembaga.

Ia menjelaskan tiga skema pendataan yang dilakukan pemerintah terhadap anak yang kehilangan orangtuanya akibat Covid-19.

Pertama, membandingkan data kematian dengan data administrasi kependudukan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya data di Ditjen Dukcapil.

"Utamanya anak yang belum berusia 18 tahun selama masa pandemi," ujar Nahar.

Baca juga: Di Jakarta Barat, Ada 675 Anak Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Kedua, dalam menanggulangi data kematian orangtua yang tidak tercatat, pemerintah membuka ruang bagi siapa pun, termasuk masyarakat dan lembaga, untuk melaporkan atau memberikan pengaduan.

Pelaporan dapat dilakukan salah satunya melalui sistem RapidPro Perlindungan Perempuan dan Anak.

Ketiga, skema pendataan yang dikaitkan dengan rencana intervensi oleh kementerian teknis, di antaranya Kementerian Sosial, melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk dikoneksikan dengan skema bantuan sosial.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Nasional
Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Nasional
Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Nasional
Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.