[POPULER NASIONAL] Jokowi Groundbreaking Pabrik Baterai | Buwas Laporkan Adhyaksa Dault

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita terkait Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking pabrik industri baterai listrik menarik minat pembaca di desk Nasional Kompas.com.

Kemudian, isu lain yang menjadi artikel terpopuler adalah tentang Budi Waseso yang melaporkan Adhyaksa Dault ke polisi.

Kedua artikel itu menjadi berita terpopuler desk nasional Kompas.com pada Rabu, 15 September 2021.

Di bawah ini kami rangkum kembali informasinya untuk Anda:

Jokowi groundbreaking pabrik baterai

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melakukan groundbreaking pabrik industri baterai listrik PT HKML Battery Indonesia di Karawang, Jawa Barat, Rabu (15/9/2021).

Pabrik ini disebut Jokowi sebagai pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia dan Asia Tenggara.

"Kita patut bersyukur hari ini bisa menyaksikan groundbreaking pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia. Bahkan pertama di Asia Tenggara Dengan nilai investasi USD 1,1 miliar," ujar Jokowi dalam sambutannya yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden.

"Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim hari ini groundbreaking pabrik industri baterai kendaraan listrik PT HKML Battery Indonesia, saya nyatakan dimulai," lanjutnya.

Pembangunan pabrik ini, kata Jokowi, merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk melakukan hilirisasi industri. Sebab, saat ini era kejayaan komoditas bahan mentah sudah berakhir.

Selengkapnya: Jokowi Groundbreaking Pabrik Baterai Kendaraan Listrik Pertama di Asia Tenggara

Budi Waseso laporkan Adhyaksa Dault

Kwartir Nasional (Kwarnas) melaporkan mantan Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa Dault ke Bareskrim Polri.

Laporan itu terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan aset Kwarnas pada masa kepemimpinan Adhyaksa Dault, yang salah satunya adalah masalah pengelolaan aset pom bensin di Cibubur, Jakarta Timur.

"Yang utama ini adalah yang aset masalah pengelolaan pom bensin di Cibubur. Itu tidak transparan dan pemanfaatannya tidak terbuka. Saya kira juga tidak sesuai ketentuan dan aturan baik secara UU maupun secara AD/ART di Pramuka atau Kwarnas. Jadi ada penyimpangan, di antaranya, penyalahgunaan wewenang, ada pemalsuan di situ," kata Budi saat dihubungi, Rabu (15/9/2021).

Budi menyebut, dalam laporan Kwarnas ke Bareskrim Polri, pihaknya melampirkan beberapa dokumen perjanjian yang dinilai melanggar hukum.

Ia mengatakan, ada dokumen pengelolaan aset yang dibuat untuk jangka waktu 20 tahun.

Padahal, menurut Budi, berdasarkan AD/ART Kwarnas, pengelolaan aset hanya dapat dibuat untuk satu periode jabatan ketua Kwarnas yaitu selama lima tahun.

Selengkapnya: Budi Waseso Laporkan Adhyaksa Dault ke Polisi soal Pengelolaan Pom Bensin Kwarnas