Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Minta 41 Juta Dosis Vaksin Covid-19 di Daerah Segera Disuntikan

Kompas.com - 14/09/2021, 10:38 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta agar 41 juta dosis vaksin Covid-19 yang telah didistribusikan ke seluruh daerah untuk lekas disuntikan.

"Karena 41 juta dosis vaksin ini adalah jumlah yang sangat besar, yang sebaiknya bisa cepat kita suntikkan mengingat dari bulan Januari sampai Juni kita hanya menyuntikan 70 juta dosis saja," kata Budi dalam konferensi pers secara virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (13/9/2021).

Budi mengatakan, saat ini, tercatat 157 juta dosis vaksin sudah didistribusikan ke seluruh daerah dan tercatat 116 juta dosis vaksin sudah disuntikan.

"9 juta dosis vaksin dalam perjalanan dan kita di nasional menyimpan stok 3 juta dosis untuk cadangan," ujarnya.

Baca juga: Luhut: 41 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Belum Disuntikkan, Sangat Disayangkan

Budi juga mengatakan, capaian vaksinasi yang tembus 116 juta dosis tersebut berhasil membawa Indonesia di peringkat keenam dunia dari sisi jumlah orang yang disuntik dosis pertama.

Ia mengatakan, ada 73 juta orang yang sudah disuntik dosis pertama dan 43 juta orang yang sudah lengkap disuntik dosis kedua.

"Itu ranking 6 dunia sesudah China, India, Amerika, Brazil, Jepang, Indonesia yang kemudian Indonesia menduduki posisi keenam dari sisi jumlah vaksinasi yang sudah diberikan di dunia," ucapnya.

Baca juga: Duduk Perkara 1.819 Dosis Vaksin Tak Bisa Digunakan di Aceh Tenggara

Lebih lanjut, Budi mengatakan, Presiden Jokowi juga meminta Kemenkes, TNI, dan Polri untuk mempercepat laju vaksinasi di provinsi-provinsi yang masih rendah capaian vaksinasinya.

Adapun, provinsi-provinsi dengan cakupan vaksinasi di bawah 20 persen di antaranya adalah Lampung (15 persen), Sumatera Barat (18 persen), Maluku Utara (18 persen), dan Papua (19 persen).

"Harapan kita bersama agar kita bisa lebih cepat bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan persentase penyuntikan vaksinasi diatas 20 persen," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com