Di Forum Parlemen Dunia, Puan Sebut Pandemi Jadi Momentum agar Pembangunan Lebih Hijau

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk memperbaiki arah pembangunan ekonomi agar menjadi lebih hijau dan inklusif.

"Pandemi telah memunculkan gagasan pentingnya lebih memperhatikan keterkaitan antara berbagai aspek yaitu people, prosperity, and planet," kata Puan dalam keterangannya, Selasa (7/9/2021).

Adapun hal tersebut disampaikannya saat menjadi salah satu panelis dalam sebuah forum pada Konferensi Kelima Para Ketua Parlemen Dunia (5WCSP) di Austria.

Baca juga: Puan: Tanpa Keterlibatan Perempuan, Respons Kita terhadap Pandemi Akan Lebih Lambat

Puan didaulat menjadi panelis karena perannya dalam komite persiapan yang bertugas menyiapkan substansi konferensi para ketua parlemen dunia.

Bersama dua ketua parlemen negara lain, Ketua DPP PDI-P itu memimpin jalannya forum yang bertajuk "Achieving Sustainable Development Requires More Attention on Human Well-Being and Environmental Preservation than on Economic Growth".

Pada general debat yang pertama di WCSP, Puan menyatakan perlunya pertumbuhan ekonomi inklusif dan hijau sebagai fondasi untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan upaya perlindungan lingkungan.

"Selain itu juga untuk meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan bagi seluruh masyarakat, dan secara umum untuk mencapai seluruh tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam SDGs (Sustainable Development Goals)," tutur dia.

Ia meyakini, dunia bisa lebih mampu bangkit dan pulih dengan berbagai langkah strategis tersebut serta siap menghadapi kemungkinan terjadinya pandemi dan krisis lain di masa depan.

Baca juga: Puan Akan Bicara soal Keadilan Akses Vaksin dalam Forum Ketua Parlemen Dunia

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu menyebut, diperlukan pertumbuhan ekonomi berkualitas di masa pasca pandemi Covid-19 yang tidak hanya mengejar pertumbuhan tinggi.

“Tapi juga memperhatikan pemerataan, menciptakan lapangan kerja, yang mengurangi ketimpangan, pembangunan berdimensi lingkungan, dan pembangunan yang rendah karbon,” ucap dia.

"Kita tidak perlu mengkontradiksi antara pertumbuhan ekonomi tinggi, dengan perlindungan lingkungan dan perubahan iklim," kata dia.

Selain itu, peserta menyampaikan pandangan pro dan kontra terkait tema perlunya perhatian yang lebih besar pada aspek kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup daripada pertumbuhan ekonomi guna mencapai pembangunan berkelanjutan.

Pada isu tersebut, Puan menyatakan kontra. Sebab, menurut dia, perlu ada keseimbangan dan integrasi antara aspek kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan ekonomi.

"Sebab ketiga aspek itu sama-sama penting. Kita memerlukan pendekatan yang komprehensif antara ketiganya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs),” ujar Puan.

Puan pun merinci mengapa dunia memerlukan pendekatan yang seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Hal tersebut lantaran pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan dan melakukan upaya perlindungan lingkungan.

Puan juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk melakukan peningkatan akses kesehatan dan pendidikan, serta mengembangkan energi terbarukan.

"Bagi negara maju, karena telah mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi, tentu dapat berpaling mengalihkan perhatian kepada upaya perlindungan lingkungan hidup," kata dia.

"Namun bagi negara berkembang, tetap diharapkan untuk melakukan pembangunan berimbang antara bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup,” ucap dia.

Baca juga: Puan: DPR Berkomitmen Tuntaskan Prolegnas

Lebih lanjut, Puan mengingatkan bahwa negara berkembang memerlukan pertumbuhan ekonomi berkualitas karena masih harus mengentaskan kemiskinan.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi berkualitas juga diperlukan negara berkembang untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, serta memperbaiki akses pendidikan dan kesehatan.

"Untuk itu, konsep ekonomi hijau dibutuhkan," kata dia.

Puan meyakini, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketiga aspek tersebut dapat dilakukan secara berkesinambungan.

Menurut dia, ketiga aspek tersebut dapat dilakukan secara bersamaan dengan kebijakan yang tepat dan kepemimpinan parlemen.