Pengamat Pendidikan Nilai Pembubaran BSNP Bertentangan Amanat UU Sisdiknas

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim resmi membubarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) melalui Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 28 Tahun 2021.

Pemerhati pendidikan Doni Koesoma menilai, perubahan ini bertentangan dengan amanat dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

“Peraturan yang mengadakan badan standardisasi berada di bawah Kemendikbud Ristek bertentangan dengan amanat UU Sisdiknas ini,” kata Doni dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/9/2021).

Baca juga: BSNP Dibubarkan, Azyumardi: Blunder dan Kemunduran Pendidikan Bangsa

Doni menjelaskan, Pasal 35 ayat 3 UU Sisdiknas 2003 menyatakan bahwa “Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan”.

Menurutnya, penjelasan UU Sisdiknas Pasal 35 ayat 3 menyatakan, badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan bersifat mandiri pada tingkat nasional dan provinsi.

“Karena itu, pasal-pasal dalam Perpres Nomor 62/2021 dan Permendikbud Ristek Nomor 28/2021 yang mengatur tentang badan standarisasi harus direvisi dan ditata kembali sesuai amanat UU Sisdiknas,” imbuh dia.

Baca juga: Ketua Komisi X Nilai Keputusan Nadiem Bubarkan BSNP Terburu-buru

Dikutip dari Pasal 334 Peraturan Mendikbud-Ristek Nomor 28 Tahun 2021, keberadaan BSNP telah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 334 berbunyi, pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1335) tentang Badan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2013 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1177), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.