Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenko PMK: 68 Juta Siswa Pendidikan Dasar dan Tinggi Terdampak Covid-19

Kompas.com - 29/08/2021, 12:02 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyebut, tak kurang dari 68 juta siswa-siswa pendidikan dasar hingga tinggi yang terdampak pandemi Covid-19.

Mereka pun terpaksa harus melakukan pembelajaran jarak jauh dengan mengandalkan akses internet dalam pelaksanaannya.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Agus Sartono mengatakan, lebih dari 200 negara di dunia, termasuk Indonesia terpaksa menutup sekolah tatap muka dan melakukan pembelajaran daring.

"Setidaknya 68 juta siswa pendidikan dasar dan pendidikan tinggi terdampak pandemi Covid-19. Mereka terpaksa harus melaksanakan pembelajaran secara daring," kata Agus dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Minggu (29/8/2021).

Baca juga: Anies Sebut Pembelajaran Tatap Muka Akan Digelar di 610 Sekolah Mulai 30 Agustus

Oleh karena itu, masuk akal bila pelajar menuntut bantuan pulsa untuk internet berdasarkan survei yang dilakukan oleh sejumlah pihak. 

Saat ini, ada sekitar 46.000 satuan pendidikan baik sekolah maupun madrasah yang belum memiliki akses listrik dan internet. Termasuk, belum memiliki gawai dan kemampuan membeli pulsa.

"Masalah ini sangat kompleks, apalagi belum ada yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 akan berakhir," kata dia.

Dengan demikian, menurut Agus, satu-satunya pilihan agar pendidikan anak Indonesia tidak tertinggal pada masa pandemi ini adalah dengan mempercepat konektivitas atau akses internet di seluruh satuan pendidikan.

Baca juga: Jelang Pembelajaran Tatap Muka, Pemkot Depok Akan Cek Kesiapan Sekolah

Agus mengatakan, kondisi pandemi ini merupakan sebuah kesempatan agar semua pihak bisa melakukan lompatan. Tidak terkecuali dalam bidang pendidikan.

“Sebab kalau tidak, kita bisa menghadapi lost of generation," kata Agus.

Saat ini pemerintah telah memberikan alokasi anggara sebesar Rp 8 triliun untuk pulsa dalam rangka mendukung pembelajaran daring tersebut.

Namun menurut dia, jumlah tersebut masih belum cukup untuk dapat mencegah generasi Tanah Air mengalami lost of generation.

Ditambah lagi, pembelajaran daring dinilai kurang efektif dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak.

"Jadi solusi yang diharapkan bisa menyelamatkan saat ini adalah melalui kegiatan vaksin guru dan dosen. Dengan itu, kegiatan pembelajaran tatap muka dapat berangsur-angsur kembali," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com