Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Rilis Data "Testing" dan "Tracing" Tingkat Kabupaten/Kota lewat Situs Web

Kompas.com - 27/08/2021, 10:16 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merilis data jumlah tes Covid-19 (testing) dan pelacakan kontak erat (tracing) di tingkat kabupaten/kota.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara utuh dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19.

"Rincian data tersebut dapat diakses di situs web https://vaksin.kemkes.go.id/#/sckab," kata Nadia dalam keterangan tertulis sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenkes RI, Jumat (27/8/2021).

Baca juga: Satgas: Tak Perlu Cetak Sertifikat Vaksin, Lindungi Data Pribadi

Nadia mengatakan, data yang disajikan berupa tabel berisi daftar angka capaian testing dan tracing per kabupaten/kota dalam kurun waktu tujuh hari terakhir.

Pemerintah, kata Nadia, akan terus mengupayakan peningkatan testing dan tracing, terutama di tingkat kabupaten/kota agar dapat mengetahui secara pasti perkembangan kasus Covid-19.

“Data testing dan tracing harus terus ditingkatkan. Kementerian Kesehatan telah membuat data tersebut berdasarkan tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nadia mengatakan, dengan dibuatnya data testing dan tracing tingkat kabupaten/kota, diharapkan dapat mempermudah upaya pengendalian Covid-19 di level terbawah.

Adapun dalam situs web tersebut, Kemenkes menyebutkan bahwa data Covid-19 yang di-input bersifat dinamis.

Kemenkes menampilkan data yang dilaporkan dari berbagai sumber.

Data tersebut harus dianggap bersifat provisional (sementara) dan dapat diubah kapan saja oleh pihak yang membagikan atau melaporkan data Covid-19 dengan Kementerian Kesehatan.

Baca juga: Bermasalah Sejak 2020, Perbedaan Data Covid-19 Depok dan Kemenkes Akhirnya Beres

Kementerian Kesehatan dapat memperbarui data yang sebelumnya sudah ditampilkan berdasarkan informasi terbaru dari sumber data.

Misalnya, dinas kesehatan daerah memberikan data terbaru ke Kementerian Kesehatan ketika informasi baru diperoleh tentang kasus yang sudah dilaporkan sebelumnya.

Perubahan data mungkin akan mengubah hasil analisis yang disajikan. Data juga dapat dibagikan terlambat dengan Kementerian Kesehatan karena tingginya volume kasus Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com