Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPD Singgung Dominasi Impor Alat Kesehatan Saat Pandemi Covid-19

Kompas.com - 16/08/2021, 14:03 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menyinggung kurangnya dukungan negara terhadap sejumlah produksi alat medis anak bangsa.

Sebab, ia melihat bahwa selama masa pandemi Covid-19, alat-alat kesehatan di Indonesia justru didominasi oleh alat impor daripada produk dalam negeri.

"Pandemi Covid-19 memberi hikmah besar bagi bangsa Indonesia yaitu terungkapnya kelemahan-kelemahan fundamental yang selama ini tidak disadari. Kelemahan pertama adalah rapuhnya ketahanan di sektor kesehatan," kata LaNyalla dalam Sidang Bersama DPR-DPD RI, Senin (16/8/2021).

Baca juga: Jokowi: Kita Harus Mampu Membangun Produksi Vaksin Sendiri

LaNyalla mengatakan, hal itu terlihat jelas saat jumlah pasien Covid-19 meningkat tajam.

Kondisi itu membuat rumah sakit nyaris tidak mampu menampung pasien. Selain itu, fasilitas kesehatan, alat medis, obat-obatan dan oksigen juga serba kekurangan.

"Kita jadi tahu, bagaimana industri alat kesehatan kita masih didominasi produk asing. Sementara, inovasi anak bangsa dalam produksi sejumlah alat pendukung medis di tengah pandemi belum mendapatkan kepercayaan dari kita sendiri. Mulai dari ventilator sampai vaksin merah putih dan vaksin nusantara," ucapnya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti kekurangan di sektor pendidikan nasional yang terlihat ketika pandemi mewabah.

Menurut dia, kekurangan itu terlihat ketika dihadapkan kepada pola baru yakni belajar dari jarak jauh atau online.

Baca juga: Jokowi Kenakan Pakaian Adat Badui, KSP: Tepis Stigma Negatif

Ia berpendapat, pola pembelajaran baru yang masih menemukan kendala menunjukkan bahwa dunia pendidikan nasional belum siap.

"Di kalangan pendidik kemampuan mengajar secara digital masih belum merata. Belum lagi kesenjangan ekonomi dan akses internet atau dukungan sarana dan dukungan infrastruktur di desa dan pelosok negeri,” kata dia.

Kemudian, pada sektor ketahanan sosial, LaNyalla melihat bahwa negara ini kesulitan dalam menjangkau masyarakat.

Bahkan, kata dia, untuk distribusi bantuan sosial secara cepat dan tepat masih terkendala.

“Bagaimana kita lihat terjadi carut marut data base penerima bantuan sosial. Kemudian distribusinya pun lambat karena karakteristik penduduk yang memiliki mobilitas urbanisasi yang tinggi dan banyak yang belum tersentuh akses perbankan. Ini menjadi pekerjaan kita hari ini agar ada penyempurnaan ke depan,” tutur dia.

Baca juga: Jokowi Sebut APBN Pendidikan Tahun 2022 Disiapkan Rp 541,7 Triliun

Lebih lanjut, pandemi juga dinilai memberi hikmah sekaligus pekerjaan besar untuk memikirkan ulang ketahanan ekonomi di sektor produksi dalam negeri.

"Di masa pandemi kita melihat bagaimana UMKM yang mengandalkan transaksi langsung di pasar merasakan dampak dari konsekuensi pembatasan sosial. Sedangkan market place melalui sejumlah Unicorn lebih banyak diisi barang impor," imbuh dia.

Atas hal-hal tersebut, LaNyalla berharap agar kelemahan-kelemahan dapat segera teratasi oleh bangsa Indonesia.

Ia berharap, momentum peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 di tengah pandemi, dapat menjadi pemicu semua elemen untuk bersama mengerjakan tugas berat ke depan.

"Agar harapan Indonesia sebagai negara yang tangguh dan tumbuh segera tercapai. Setiap musibah dan bencana, selalu ada hikmah. Begitu juga dengan pandemi Covid-19. Tentu hal itu menjadi titik awal pekerjaan besar bangsa ini ke depan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com