Eks Terpidana Korupsi Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN, Pengamat: Langgar Etika Publik

Kompas.com - 06/08/2021, 11:41 WIB
Emir Moeis saat masih menjadi politisi PDI-P, Rabu 11 Februari 2015. KOMPAS.com/Abba GabrillinEmir Moeis saat masih menjadi politisi PDI-P, Rabu 11 Februari 2015.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengkritik penunjukan eks terpidana korupsi Emir Moeis sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Trubus menuturkan, penunjukan itu melanggar etika publik serta dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap BUMN.

"Ini kan melanggar etika publik, kesantunan publik karena di mana pun juga BUMN itu kan punya publik, ada penyertaan modal negara tiap tahun, jadi dia bagian dari publik. Kedua, jadinya bisa menurunkan keperayaan publik terhadap BUMN," kata Trubus saat dihubungi, Jumat (6/8/2021).

Baca juga: Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Trubus berpendapat, pemerintah semestinya mengedepankan prinsip good and clean government dalam menempatkan komisaris di perusahaan-perusahaan pelat merah.

"Ini kan situasi lagi pandemi Covid, harusnya dia concern ke ke persoalan bagaimana menciptakan good and clean government-nya," ucap Trubus.

"Jangan menempatkan orang-orang tidak pada tempatnya, kalaupun mau tempatkan ya jangan di posisi strategis seperti itu," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun menyayangkan sikap pemerintah yang berulangkali menunjuk nama-nama kontroversial untuk duduk di kursi komisaris BUMN, mulai dari relawan hingga eks terpidana korupsi seperti Emir.

Baca juga: Polemik Rangkap Jabatan, Bungkamnya UI hingga Rektor Mundur dari Komisaris BRI

Menurut Trubus, pemerintah terkesan menutup mata dalam memilih nama-nama tersebut asal sesuai dengan kepentingan pemerintah.

"Sehingga yang terjadi kemudian menunjuk orang yang sampai punya cacat, karena orang koruptor itu kan sudah cacat, cacat secara moral, moral hazard-nya kan cacat," kata dia.

Trubus juga mengingatkan, di tengah situasi pandemi Covid-19, pemerintah semestinya tidak membuat kegaduhan dengan menunjuk orang yang kontroversial sebagai komisaris BUMN.

Pengajar di Fakultas Hukum Univeristas Trisakti itu pun mengusulkan, sebaiknya pemerintah tidak tiba-tiba menunjuk komisaris, tetapi berkonsultasi dulu ke publik, misalnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat.

"Di tengah masyarakat yang sekarang lagi ditekan mobilitasnya, dengan banyaknya aturan, itu kan masyarakat sangat sensitif sekarang, mudah emosi. Jadi menurut saya pemerintah jangan membuat kegaduhan," ujar dia.

Baca juga: Selain UI, Ini Sejumlah Rektor yang Juga Menjabat Komisaris Perusahaan

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

YLKI Minta Syarat Wajib Tes PCR untuk Naik Pesawat Dibatalkan, Ini Respons Kemenkes

YLKI Minta Syarat Wajib Tes PCR untuk Naik Pesawat Dibatalkan, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Kemenag Hadiah untuk NU, Sekjen PBNU: Dengan Segala Hormat, Menag Kurang Bijaksana...

Kemenag Hadiah untuk NU, Sekjen PBNU: Dengan Segala Hormat, Menag Kurang Bijaksana...

Nasional
KSAU: AUKUS Dapat Tingkatkan Ketegangan Militer dan Lomba Senjata Nuklir di Kawasan

KSAU: AUKUS Dapat Tingkatkan Ketegangan Militer dan Lomba Senjata Nuklir di Kawasan

Nasional
Ketua Komisi VIII DPR Minta Menag Hindari Pernyataan yang Kontraproduktif dan Bikin Gaduh

Ketua Komisi VIII DPR Minta Menag Hindari Pernyataan yang Kontraproduktif dan Bikin Gaduh

Nasional
Kontras Desak Menteri Yaqut Minta Maaf Atas Pernyataan Kemenag Hadiah Negara untuk NU

Kontras Desak Menteri Yaqut Minta Maaf Atas Pernyataan Kemenag Hadiah Negara untuk NU

Nasional
Menag Yaqut Tegaskan Kemenag Bukan hanya untuk NU

Menag Yaqut Tegaskan Kemenag Bukan hanya untuk NU

Nasional
Jokowi Teken PP, KPK Kini Bisa Lelang Benda Sitaan Sejak Kasus dalam Penyidikan

Jokowi Teken PP, KPK Kini Bisa Lelang Benda Sitaan Sejak Kasus dalam Penyidikan

Nasional
Survei Elektabiltas Capres 2024, Ganjar Urutan Pertama Diikuti Prabowo dan Anies Baswedan

Survei Elektabiltas Capres 2024, Ganjar Urutan Pertama Diikuti Prabowo dan Anies Baswedan

Nasional
Survei Poltracking: 67,4 Persen Responden Puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf

Survei Poltracking: 67,4 Persen Responden Puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf

Nasional
Tanggapi Pernyataan Menag Yaqut, Pimpinan DPR: Kemenag untuk Semua Agama

Tanggapi Pernyataan Menag Yaqut, Pimpinan DPR: Kemenag untuk Semua Agama

Nasional
Waketum Gerindra: Seharusnya Menteri Agama Mengayomi Semua Golongan

Waketum Gerindra: Seharusnya Menteri Agama Mengayomi Semua Golongan

Nasional
Kasetwapres Jadi Dubes Prancis, Jubir: Wapres Sudah Siapkan Pelaksana Tugas

Kasetwapres Jadi Dubes Prancis, Jubir: Wapres Sudah Siapkan Pelaksana Tugas

Nasional
Siapakah Gubernur yang Bakal Jadi Capres 2024?

Siapakah Gubernur yang Bakal Jadi Capres 2024?

Nasional
Profil Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK yang Baru Dilantik Jokowi

Profil Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK yang Baru Dilantik Jokowi

Nasional
Kasus Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Panggil Istri Dodi Alex Noerdin sebagai Saksi

Kasus Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Panggil Istri Dodi Alex Noerdin sebagai Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.