Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Siapkan Pelacakan Digital Terkait Vaksinasi dan Tes PCR

Kompas.com - 26/07/2021, 10:35 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menyiapkan sistem pelacakan (tracing) digital melalui aplikasi PeduliLindungi.

Dengan sistem tersebut, seseorang yang sudah divaksin ataupun bebas dari virus corona menurut hasil tes PCR dapat diketahui melalui QR code.

"Akan mengoptimalkan digital tracing yaitu sistem aplikasi PeduliLindungi ini akan di-upgrade," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Minggu (25/7/2021).

"Sehingga menggunakan QR code bisa memindai mereka yang sudah tervaksinasi dan juga yang sudah dites PCR," tuturnya.

Baca juga: Perpanjangan PPKM Level 4, Pelonggaran Aturan, dan Ancaman Varian Baru

Menurut Airlangga, nantinya sistem apilkasi PeduliLindungi akan diintegrasikan dengan pusat perbelanjaan atau mal dan merchant. Sehingga, proses screening atau pemindaian akan menjadi lebih mudah.

Airlangga mengatakan, aplikasi PeduliLindungi akan dihubungkan dengan sistem di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Ini diharapkan pada saat nanti akan ada pembukaan di tempat-tempat umum, diharapkan program PeduliLindungi ini bisa go live, bisa disiapkan," ujarnya.

Ke depan pemerintah juga akan terus meningkatkan ketersediaan oksigen untuk kebutuhan pasien Covid-19, utamanya di luar Pulau Jawa.

Langkah itu ditempuh menyusul lonjakan kebutuhan oksigen medis akibat tingginya penambahan kasus Covid-19.

"Namun untuk di daerah perbatasan itu antara lain di Kalimantan Barat atau Kalimantan Utara pemerintah akan memberikan kemudahan untuk impor oksigen dan ini akan segera dibuatkan regulasi yang menyederhanakan," ucap Airlangga.

Baca juga: Pemerintah Perpanjang Bansos Tunai Selama Mei-Juni untuk 10 Juta Keluarga

Pemerintah, lanjut Airlangga, juga akan mempermudah izin impor bahan baku obat-obatan perawatan Covid-19. Hal ini untuk meningkatkan persediaan obat dalam negeri.

"Kemudahan impor bahan baku juga dipersiapkan, demikian pula obat-obatan baik itu pada perusahaan yang di bidang farmasi baik itu BUMN maupun swasta yang mempunyai izin impor," kata dia.

Sebagaimana diketahui, pandemi virus corona di Indonesia masih menunjukkan pemburukan kondisi. Selama sebulan terakhir kasus Covid-19 meningkat drastis, bahkan di kisaran angka 30.000-50.000 kasus per hari.

Data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 pada Minggu (25/7/2021) menunjukkan, ada 38.679 kasus baru virus corona.

Angka itu menyebabkan kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 3.166.505 kasus terhitung sejak awal pandemi pada 2 Maret 2020. Sementara, angka kasus aktif mencapai 573.908 kasus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com