LaporCovid-19: 682 Warga Meninggal saat Isolasi Mandiri, Beberapa di Antaranya Alami Penolakan RS

JAKARTA, KOMPAS.com - LaporCovid-19 melaporkan setidaknya ada 682 warga yang meninggal dunia di luar fasilitas kesehatan saat menjalani isolasi mandiri (isoman).

Inisiator Lapor Covid-19 Irma Hidayana mengatakan, di antara warga yang meninggal saat isoman tesebut, ada yang sebelumnya ditolak rumah sakit.

"Beberapa di antaranya mengalami penolakan dari rumah sakit," kata Irma dalam konferensi pers daring Koalisi Warga Akses Kesehatan, Minggu (18/7/2021).

Data tersebut ditayangkan LaporCovid-19 secara daring pada dashboard quick count lacak kematian isoman dan di luar rumah sakit.

Baca juga: Laporcovid-19: Permintaan Maaf Pemerintah Harus Diiringi Aksi Nyata dan Langkah Luar Biasa

Berdasarkan data tersebut, jumlah provinsi terlacak yaitu 16. Laporan terbanyak berasal dari Jawa Barat.

Selain itu, Irma mengungkapkan, selama bulan Juli ini saja ada 206 tenaga kesehatan yang meninggal dunia.

Sementara itu, secara kumulatif  ada 1.380 yang gugur selama 1,5 tahun pandemi di Tanah Air.

"Kami juga masih menerima banyak laporan yang menyatakan bahwa sulit untuk daftar vaksin di beberapa daerah. Ini yang masuk di LaporCovid-19 ya," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Irma pun menegaskan pemerintah harus serius menekan mobilitas warga untuk menekan laju penularan Covid-19. Menurutnya, dengan begitu, pelacakan dan pengetesan akan makin efektif.

"Dengan gerak masyarakat yang dibatasi setidaknya 2 minggu, atau 2 x 2 minggu akan lebih memudahkan petugas tracing dan testing makin efektif. Jika kalau hal ini dilakukan, jumlah pasien yang sakitnya parah harus dirawat di rumah sakit akan berkurang," ujar dia.

Baca juga: LaporCovid-19: Vaksin Tidak Boleh Diperjualbelikan, apalagi di Masa Krisis Pandemi

Irma mengingatkan, pemerintah punya kewajiban dalam UU Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 yang harus dipenuhi ketika memberlakukan pembatasan pergerakan warga.

Pemerintah harus menjamin kebutuhan hidup dasar semua warga. Jika itu mampu dipenuhi, Irma yakin pelaksanaan PPKM darurat akan optimal.

"Jadi semestinya ketika ada sekat-sekat ini, pemerintah memberikan pemenuhan kebutuhan dasar kepada masyarakat sehingga masyarakat diam di rumah tidak berpergian ke mana-mana dan mengurangi risiko penularan Covid-19 sekaligus memberikan rasa aman ekonomi dan kebutuhan sehari-hari," tutur Irma.