Pemprov DKI Geser Rp 600 Miliar Anggaran Pendidikan untuk Penanganan Covid-19

Kompas.com - 13/07/2021, 14:16 WIB
Ilustrasi virus corona. FreepikIlustrasi virus corona.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengurangi pos anggaran untuk Dinas Pendidikan sebesar Rp 600 miliar untuk penanganan pandemi Covid-19.

Pergeseran pos anggaran itu tertuang dalam dokumen penandatanganan berita acara pergeseran anggaran belanja tidak terduga (BTT) dan program kegiatan perangkat daerah ke dalam belanja penanganan pandemi Covid-19.

Dokumen acara yang dibuat pada 21 Mei 2021 itu dibenarkan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.

"Iya (dokumen valid)," kata Mujiyono saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (13/7/2021).

Baca juga: Terdampak Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Mulai Bahas Refocusing Anggaran

Dalam dokumen tersebut, ada pergeseran anggaran untuk ditambah ke Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan (DKPKP), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

DKPKP mendapat tambahan anggaran senilai Rp 647 miliar untuk program penyediaan subsidi pangan dengan harga murah bagi masyarakat tertentu melalui PT Food Station Tjipinang dan PD Dharma Jaya.

Dinas Kesehatan dapat dana untuk program vaksinasi dengan rincian tersebar di persiapan fasilitas kesehatan. Penambahan anggaran untuk Dinas Kesehatan kurang lebih sebesar Rp 1,2 triliun.

Sedangkan anggaran Dinas Sosial bertambah senilai Rp 626 miliar dengan Rp 623 miliar di antaranya untuk pemberian bansos tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Terakhir adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang mendapat penambahan anggaran untuk rekrutmen CPNS dan PPPK Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 18 miliar.

Anggaran yang dipotong ada dua, yaitu anggaran dari biaya tidak terduga (BTT) (mayoritas), dan biaya operasional dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dari Rp 2,54 triliun anggaran yang digeser, BTT DKI Jakarta yang dikurangi sebesar Rp 1,95 triliun. Sementara Dinas Pendidikan dipotong kurang lebih Rp 600 miliar.

Kompas.com mencoba melakukan konfirmasi kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Edi Sumantri terkait keputusan pergeseran anggaran tersebut.,Namun hingga berita ini disusun, Edi Sumantri belum membalas pertanyaan Kompas.com baik melalui telepon maupun pesan singkat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Diberi Wewenang Kelola Peminjaman Dana PEN, tapi Minta 'Upah' 3 Persen

Eks Dirjen Kemendagri Diberi Wewenang Kelola Peminjaman Dana PEN, tapi Minta "Upah" 3 Persen

Nasional
Komando Operasi Udara Nasional Resmi Beroperasi

Komando Operasi Udara Nasional Resmi Beroperasi

Nasional
Bisa Atur Pinjaman Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Diduga Tak Hanya Terima Uang dari Kolaka Timur

Bisa Atur Pinjaman Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Diduga Tak Hanya Terima Uang dari Kolaka Timur

Nasional
Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

Nasional
Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

Nasional
Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

Nasional
Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Nasional
Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Nasional
KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Nasional
Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Nasional
Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Nasional
Jokowi Harapkan Kontribusi B20 dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Jokowi Harapkan Kontribusi B20 dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Nasional
Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.