Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Covid-19: Varian Delta Lebih Menular, dari 1 Orang Bisa ke 5 Orang

Kompas.com - 07/07/2021, 14:34 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi mengatakan, varian delta atau B.1.617.2 lebih menular daripada varian Alpha B.1.1.7.

Ia mengatakan, jika varian Alpha bisa menular dari satu orang ke tiga orang lainnya, varian Delta bisa menularkan virus lebih besar.

"Kalau varian awal (yang terdeteksi di Wuhan) 1 orang bisa menularkan pada 2 orang, varian Alpha itu 1 orang bisa menularkan pada 3 orang. Kalau varian Delta itu 1 orang bisa menularkan pada 5 orang," kata Sonny dalam diskusi secara virtual yang digelar Lembaga survei Median, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: Satgas Jelaskan Kondisi Kapasitas Tempat Isolasi Covid-19 di DKI Jakarta

Sonny mengatakan, penularan varian-varian Corona yang terjadi di beberapa daerah berdampak pada peningkatan kasus Covid-19, selain juga akibat tingginya mobilitas masyarakat selama Lebaran 2021.

"Ketika mobilitasnya tinggi, terjadi penurunan kepatuhan protokol kesehatan, ketemu varian Delta jadi masif penularannya, itu yang menyebabkan sekarang lonjakannya luar biasa," ujarnya.

Oleh karenanya, Sonny mengatakan, masyarakat harus melakukan perubahan perilaku dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Ia mengakui, tidak mudah untuk mengubah perilaku masyarakat, namun hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan edukasi dengan baik dan motivasi.

"Jadi kami coba lakukan itu dengan menyebarluaskan pengetahuan. Kami turunkan duta perubahan perilaku, saya waktu itu mikir gimana caranya ya, harus berbagai media dan kita turunkan pasukan dari duta perubahan perilaku," pungkasnya.

Untuk diketahui, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kemenkes mengungkap hingga 6 Juli 2021 terdapat 436 kasus terkonfimasi positif Covid-19 akibat varian Delta.

Sebanyak 436 kasus positif Covid-19 dengan Varian Delta ini tersebar di 9 Provinsi.

DKI Jakarta tercatat paling tinggi dengan temuan 195 kasus Covid-19 akibat Varian B.1.617.2 tersebut.

"Menyusul Jawa Barat 134 kasus, Jawa Tengah 80 kasus, Jawa Timur 13 kasus, Banten 4 kasus, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur masing-masing 3 kasus, dan Gorontalo 1 kasus," demikian bunyi data tersebut yang dikutip dari laman Resmi Balitbangkes, Selasa (6/7/2021).

Data Balitbangkes juga melaporkan terdapat 51 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 akibat varian Alpha atau B.1.1.7 asal Inggris.

Data yang sama menunjukkan, varian Alpha terdeteksi di 10 provinsi yaitu DKI Jakarta sebanyak 33 kasus, Jawa Barat 9 kasus, Jawa Timur 2 kasus.

Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Riau, dan Sumatera Utara dan Sumatera Selatan masing-masing satu kasus.

Baca juga: Sebaran Varian Alpha, Beta, Delta, Eta, Kappa dan Iota di Indonesia Data 6 Juli 2021

Kemudian, sebanyak 57 kasus Covid-19 akibat Varian Beta atau B.1.351 asal Afrika Selatan terdeteksi di 9 provinsi.

Dari jumlah tersebut, kasus positif Covid-19 dengan Varian Beta paling banyak terdeteksi di DKI Jakarta sebanyak 38 kasus.

Menyusul, Jawa Barat 9 kasus, Jawa Timur 3 kasus, Bali 2 kasus. Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Riau, dan Sumatera Utara masing-masing satu kasus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com