Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pemerintah Sedang Hitung Kemungkinan Tambahan Anggaran untuk Pemulihan Ekonomi

Kompas.com - 06/07/2021, 16:01 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, saat ini pemerintah sedang menghitung kemungkinan tambahan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat kuliah umum Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23 Tahun 2021 Lemhanas RI, Selasa (6/7/2021).

"Pemerintah sedang menghitung kembali kemungkinan dibutuhkannya tambahan anggaran untuk program PEN," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Menkeu: Geliat Pemulihan Ekonomi Indonesia Terpantau Cukup Kuat

Ma'ruf mengatakan, tambahan anggaran itu untuk menjaga daya beli, mendorong perekonomian, serta penanganan kesehatan yang belum dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) berjalan.

Termasuk belum dialokasikan melalui kebijakan refocusing atau realokasi kembali belanja pemerintah.

Sejak tahun 2020, kata dia, pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan extraordinary untuk mengatasi masalah kesehatan serta dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Hal tersebut dilakukan dengan difokuskannya APBN untuk keperluan akibat disrupsi berbagai sektor yang terjadi akibat pandemi.

"Alokasi sebesar Rp 695 triliun pada tahun 2020 dan Rp 699 triliun untuk tahun 2021 dan akan ditambah sesuai kebutuhan untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial, dan stimulus bagi dunia usaha termasuk sauah mikro kecil menengah (UMKM)," tutur Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Sebut Seluruh Negara Masih Cari Solusi Cegah Penyebaran Covid-19

Dari upaya mengelola krisis akibat pandemi Covid-19 di bidang ekonomi tersebut, kata dia, telah menunjukkan hasil positif.

Hal itu pun memberikan harapan pemulihan sebagaimana ditunjukkan oleh indikator-indikator pada semester I Tahun 2021.

Antara lain pada bulan Mei, PMI (Purchasing Manager Index) Manufaktur yang mulai ekspansi dan mencapai rekor tertinggi, inflasi yang mulai menunjukkan peningkatan yang berarti adanya peningkatan demand.

Kemudian Indeks Keyakinan Konsumen sebesar 104,4 atau berarti kondisi optimis, Indeks Penjualan Ritel per April tumbuh 15,6 persen (yoy) dan diperkirakan masih tumbuh double digit pada Mei 2021.

Baca juga: Sebut Pemulihan Ekonomi Sudah Terjadi, Luhut: Pengamat Jangan Bohongi Rakyat

Termasuk konsumsi listrik per Mei tumbuh 16,6 persen dan penguatan tren pertumbuhan konsumsi listrik bisnis serta industri sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi dan dukungan pemerintah dalam penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi.

"Namun demikian pemerintah tetap mewaspadai terjadinya eskalasi Kasus Covid-19 yang dikhawatirkan dapat mendorong kembali restriksi mobilitas masyarakat, yang selanjutnya akan berdampak pada laju pemulihan ekonomi terutama pada semester kedua tahun ini," ucap dia.

Lebih lanjut Ma'ruf mengatakan, alokasi belanja APBN tahun 2022 yang saat ini sedang disusun juga harus dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Utamanya untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian dan memulai konsolidasi fiskal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com