Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Kesehatan Naik Jadi Rp 193 Triliun, Menkeu: Untuk Penanganan Covid-19

Kompas.com - 05/07/2021, 15:14 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran yang diperlukan untuk dukungan kesehatan pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat tinggi.

Hal itu disebabkan alokasi anggaran yang akan digunakan untuk berbagai pembiayaan penanganan Covid-19.

"Untuk dukungan kesehatan tahun 2021 akan mengalami kenaikan lagi. Dalam pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 untuk dukungan kesehatan akan mencapai Rp193,93 triliun. Ini naik dari yang kemarin kita telah sampaikan Rp172 triliun dan naik lagi jadi Rp182 triliun," ujar Sri Mulyani dalam keterangan pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (5/7/2021).

"Jadi terjadi kenaikan yang sangat tinggi di bidang kesehatan," imbuh dia.

Secara rinci, anggaran tersebut digunakan untuk membiayai penanganan Covid-19, mulai dari diagnosis, testing, tracing, hingga perawatan pasien. Saat ini, tercatat ada 236.340 pasien Covid-19.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Anggaran Kesehatan Naik Jadi Rp 193 Triliun

"Lalu untuk insentif tenaga (kesehatan), santunan kematian dan pembelian berbagai obat dan APD. Anggaran Rp193 triliun juga dipakai untuk pengadaan 53,9 juta dosis vaksin dan bantuan untuk iuran gerakan kewirausahaan nasional (GKN) untuk 19,15 juta orang di dalam anggaran kesehatan termasuk insentif perpajakan bagi sektor kesehatan," jelas Sri Mulyani.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, untuk program perlindungan sosial, pemerintah akan mempercepat penyalurannya mulai pekan ini. Utamanya untuk program keluarga harapan (PKH) yang dimajukan triwulan ketiga 2021 bisa dibayarkan pada bulan Juli sehingga bisa membantu masyarakat.

Selanjutnya untuk kartu sembako yang saat ini targetnya 15,93 juta bisa dinaikkan lagi targetnya ke 18,8 juta.

Dan bantuan tunai untuk 10 juta keluarga penerima manfaat selama 2 bulan akan dibayarkan pada Juli ini.

"Demikian juga untuk BLT desa yang sekarang ini baru mencapai 5 juta bisa dinaikkan sesuai pagu di 8,8 juta target. Dan kartu prakerja untuk penyerapan batch kedua bisa dilaksanakan pada Juli 2021," lanjutnya.

Baca juga: IDI Jakarta Usul Anggaran Disinfektan Dialihkan untuk Beli Masker dan Oksigen

"Untuk bansos ini, bantuan kuota internet para siswa, mahasiswa, serta tenaga pendidik sebanyak 27,67 juta. Untuk siswa, mahasiswa, tenaga pendidik, guru dosen akan tetap diberikan," tambah Sri Mulyani

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com