Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Dikabarkan Tengah Lobi Pembelian Senjata ke AS

Kompas.com - 05/07/2021, 13:16 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dikabarkan tengah melobi pembelian senjata dari Amerika Serikat (AS).

Hal itu terungkap melalui dokumen publik yang berisi pendaftaran sebuah lembaga lobi ke Kementerian Hukum AS.

Lobi ini terjadi ketika Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Perancis dan Jerman beberapa waktu lalu.

Dikutip dari Kompas.id, dalam dokumen yang dibuat berdasarkan Foreign Agents Registration Act (FARA) tertanggal 21 Juni 2021, disebutkan kantor pengacara Ott, Bielitzki and O’Neill telah menandatangani perjanjian dengan Prabowo untuk jasa yang akan diberikan.

Baca juga: Industri Pertahanan Hadapi Tiga Tantangan dalam Membangun Alutsista

Jasa itu berupa konsultasi hukum dan hubungan pemerintah terkait rencana Kementerian Pertahanan Indonesia untuk membeli persenjataan.

"Jasa itu di antaranya mengatur pertemuan dengan pejabat AS, dari Kongres dan Kementerian Pertahanan AS. Tema yang akan didiskusikan adalah soal pengendalian ekspor senjata AS," tulis Kompas.id, Senin (5/7/2021).

Kepada Kompas, Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak, pada Jumat (2/7/2021) atau Kamis waktu Jerman, menolak berkomentar terkait senjata apa yang hendak dibeli Indonesia dari AS.

Hanya saja, Dahnil menyampaikan, Prabowo melaksanakan pertemuan dengan Wakil Menteri Pertahanan Jerman merangkap Sekretaris Negara dari Parlemen Jerman, Thomas Silberhorn.

Baca juga: 2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

Pertemuan ini membahas hubungan pertahanan kedua negara, baik di bidang pelatihan, pendidikan, maupun misi pasukan perdamaian.

Dalam pertemuan itu juga membahas upaya kerja sama alat utama sistem persenjataan (alutsista) antara Indonesia dan Jerman.

Termasuk membuka peluang kerja sama dalam misi pasukan perdamaian di Mali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com