Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Varian Lambda, Anggota DPR Minta Pemerintah Perketat Pintu Masuk RI

Kompas.com - 30/06/2021, 18:35 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan, Indonesia perlu segera memperketat akses masuk setelah munculnya varian baru virus corona yaitu varian Lambda di Amerika Latin.

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan untuk mencegah varian baru virus corona yang berkembang di luar negeri masuk ke Indonesia.

"Pemerintah perlu mengambil pelajaran berharga dari kegagalan menangkal masuknya virus corona varian Delta yang muncul pertama kali di India kemudian terdeteksi di Indonesia. Jika pemerintah masih abai soal pengetatan pintu masuk, sangat mungkin varian Lambda dan juga varian virus corona lainnya masuk," kata Sukamta dalam keterangannya, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: Varian Lambda Menyebar Cepat di Peru Ditemukan di Inggris

Ia menilai, masuknya varian baru virus corona seperti varian Delta dari India ke Indonesia, sangat besar kemungkinan karena longgarnya kebijakan akses masuk.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, beberapa ahli epidemiologi juga menyayangkan kebijakan pengetatan akses masuk Indonesia yang hanya memberi waktu karantina selama 5 hari.

"Padahal rekomendasi WHO jelas-jelas menyebut 14 hari," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyoroti kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang akan diberlakukan pemerintah dalam waktu dekat.

Ia berpendapat, kebijakan PPKM darurat justru belum menyinggung soal pengetatan akses pintu masuk ke Indonesia.

"Sudah berulang kali ada sorotan masyarakat masuknya ratusan TKA dari China, juga ratusan warga India, semua yang datang dari luar negeri punya potensi membawa virus, meski mereka sudah melakukan tes Covid," tutur dia.

Oleh karena itu, Sukamta mendorong agar dalam kebijakan PPKM darurat juga perlu mengetatkan akses pintu masuk ke Indonesia.

Pengetatan akses pintu masuk itu diminta ada di bandara, pelabuhan dan juga pintu-pintu perbatasan.

Lebih lanjut, Sukamta meminta pemerintah saat ini fokus kepada keselamatan warga masyarakat.

Ia pun mengingatkan pemerintah agar tidak membuat kebijakan yang inkonsisten dan cenderung longgar. Hal ini akan menyulitkan dalam pengendalian penyebaran virus corona.

Dalam hal ini, Sukamta menyinggung kejadian tak satu suaranya antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam penanggulangan pandemi. Meski akhirnya juru bicara Wapres meluruskan pernyataan Ma'ruf. 

"Pak Presiden bilang supaya masyarakat tinggal di rumah, di sisi lain Pak Wapres ajak masyarakat berwisata, yang seperti ini membuat masyarakat semakin skeptis dengan kebijakan pemerintah. Yang seperti ini sudah sering berulang, ini bentuk komunikasi yang buruk dalam upaya pengendalian Covid. Saya harap segera perbaiki komunikasi di pemerintahan," pungkasnya.

Baca juga: Mengenal Varian Baru Virus Corona Lambda

Perlu diketahui, varian Lambda adalah varian virus corona yang ditemukan menyebar di Amerika Latin.

Belum lama ini, varian yang disebut lebih menular dan menyebar cepat ini ditemukan ilmuwan di Inggris.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan varian Lambda sebagai Variant of Interest (VOI) pada 17 Juni lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com