Menhan: Produk Sishankamrata Sudah Berusia 50 Tahun Lebih, Perlu Aktualisasi

Kompas.com - 18/06/2021, 13:25 WIB
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto membuka Konferensi Nasional Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad ke- 21 di Aula Merah Putih Kampus Unhan RI, Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (14/6/2021). DOK. UNHAN RIMenteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto membuka Konferensi Nasional Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad ke- 21 di Aula Merah Putih Kampus Unhan RI, Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (14/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyebut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) perlu mengaktualisasi dengan perkembangan kondisi saat ini.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Konferensi Nasional Sishankamrata Abad ke-21 yang digelar Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/6/2021).

"Produk (Sishankamrata) dari tahun 60-an dan tahun 70-an. Dapat dikatakan sudah 50 tahun lebih usianya, perlu dilakukan aktualisasi," ujar Prabowo, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Pengamat: Panglima TNI Berikutnya Harus Bisa Sinergi dengan Prabowo Subianto untuk Memodernisasi Alutsista

Prabowo menyebut bahwa aktualisasi produk Sishankamrata perlu beradaptasi dengan perkembangan abad ke-21.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan dengan melihat perkembangan zaman pada puluhan tahun ke depan.

"Disesuaikan dengan abad ke-21 dengan keadaan yang kita hadapi sekarang dan dasawarsa-dasawarsa yang akan datang," terang dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Prabowo menyebut konferensi nasional ini bertujuan untuk menghasilkan suatu dokumen strategis Sishankamrata.

Prabowo mengaku sudah mempelajari dokumen tersebut dan segera melaporkan ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD hingga Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Menurut Puan, TNI Atasi Terorisme Bagian dari Sishankamrata

"Alhamdulillah setelah saya pelajari dan koreksi hasil konferensi ini, saya dapat melaporkan ke Bapak Wakil Presiden, Bapak Menko Polhukam, dan juga akan saya laporkan ke Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa produk yang dihasilkan oleh konferensi ini adalah cukup membanggakan," terang dia.

Prabowo menambahkan, produk konferensi nasional ini nantinya tidak menutup kemungkinan bisa diolah menjadi undang-undang (UU).

Menurutnya, UU tersebut bisa menjadi pegangan semua institusi di pemerintahan.

"Produk ini dapat berbentuk atau dapat diolah menjadi undang-undang bagi negara kita. Sehingga produk ini dapat digunakan sebagai pegangan oleh semua institusi dan semua lembaga-lembaga kenegaraan," imbuh dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Nasional
KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

Nasional
Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Nasional
Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Nasional
KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

Nasional
KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

Nasional
3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

Nasional
KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

Nasional
Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Nasional
Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Nasional
Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Nasional
Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X