Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/06/2021, 13:25 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyebut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) perlu mengaktualisasi dengan perkembangan kondisi saat ini.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Konferensi Nasional Sishankamrata Abad ke-21 yang digelar Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/6/2021).

"Produk (Sishankamrata) dari tahun 60-an dan tahun 70-an. Dapat dikatakan sudah 50 tahun lebih usianya, perlu dilakukan aktualisasi," ujar Prabowo, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Pengamat: Panglima TNI Berikutnya Harus Bisa Sinergi dengan Prabowo Subianto untuk Memodernisasi Alutsista

Prabowo menyebut bahwa aktualisasi produk Sishankamrata perlu beradaptasi dengan perkembangan abad ke-21.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan dengan melihat perkembangan zaman pada puluhan tahun ke depan.

"Disesuaikan dengan abad ke-21 dengan keadaan yang kita hadapi sekarang dan dasawarsa-dasawarsa yang akan datang," terang dia.

Prabowo menyebut konferensi nasional ini bertujuan untuk menghasilkan suatu dokumen strategis Sishankamrata.

Prabowo mengaku sudah mempelajari dokumen tersebut dan segera melaporkan ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD hingga Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Menurut Puan, TNI Atasi Terorisme Bagian dari Sishankamrata

"Alhamdulillah setelah saya pelajari dan koreksi hasil konferensi ini, saya dapat melaporkan ke Bapak Wakil Presiden, Bapak Menko Polhukam, dan juga akan saya laporkan ke Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa produk yang dihasilkan oleh konferensi ini adalah cukup membanggakan," terang dia.

Prabowo menambahkan, produk konferensi nasional ini nantinya tidak menutup kemungkinan bisa diolah menjadi undang-undang (UU).

Menurutnya, UU tersebut bisa menjadi pegangan semua institusi di pemerintahan.

"Produk ini dapat berbentuk atau dapat diolah menjadi undang-undang bagi negara kita. Sehingga produk ini dapat digunakan sebagai pegangan oleh semua institusi dan semua lembaga-lembaga kenegaraan," imbuh dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com