Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Sebut Jawa Tengah Krisis Tenaga Kesehatan akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Kompas.com - 17/06/2021, 13:56 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan, wilayahnya saat ini mengalami krisis tenaga kesehatan.

Menurut dia, krisis tersebut terjadi akibat lonjakan kasus Covid-19 yang saat ini terjadi di berbagai wilayah, termasuk provinsi yang ia pimpin.

“Ada krisis tenaga kesehatan dan medis. Hari ini Jawa Tengah mengalami itu,” kata Ganjar dalam webinar virtual bertajuk “Kebijakan Pemerintah Daerah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi Covid-19” pada Kamis (17/6/2021).

Menurut Ganjar, lonjakan kasus Covid-19 di Jawa Tengah saat ini sudah melebihi lonjakan yang pernah terjadi di kurva pertama tahun 2020.

Ganjar berpandangan, lonjakan kasus Covid-19 saat ini hampir mirip dengan kejadian gelombang kedua di beberapa negara.

Baca juga: Ada Anggota dan Staf Positif Covid-19, Pimpinan Komisi VIII Lockdown Ruang Rapat Fisik

Namun, ia belum berani menyebut lonjakan kasus ini sebagai gelombang kedua Covid-19.

“Jadi tampaknya yang gelombang kedua ini sudah tinggi sekali, tapi saya belum berani mengatakan apakah berdasarkan teori epidemiologis ini masuk dalam second wave,” ujar dia.

“Kan the first wave-nya kita belum turun sampai empat term, tapi sudah naik lagi,” imbuh Ganjar.

Oleh karena adanya krisis tenaga kesehatan di Jawa Tengah, Ganjar pun melakukan koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan sejumlah universitas di Jawa Tengah yang memiliki fakultas kedokteran.

Politisi PDI-Perjuangan ini mengajak mahasiswa hingga dokter yang belajar dan mengajar di universitas turut membantu penanganan lonjakan pasien Covid-19 di Jawa Tengah.

Baca juga: Ditolak Puskemas di Pondok Aren, Pasien Covid-19 Cari Sendiri RS Rujukan Pakai Motor

“Termasuk di sekolah perawat. Sekarang banyak yang semester akhir, kita minta untuk bisa masuk,” ujar Ganjar.

“Saya lagi memproses perwakilan kampus agar yang mengerjakan thesis atau mengerjakan skripsi bisa digantikan dengan penanganan langsung di masyarakat,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

Nasional
Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nasional
Kecelakaan Bus 'Studi Tour', Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Kecelakaan Bus "Studi Tour", Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Nasional
Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Nasional
KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

Nasional
Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com